SBY tak setuju pemilu dipercepat

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak setuju pemilihan umum (pemilu) dipercepat. Pasalnya, dirinya terpilih berdasarkan pemilu yang bebas dan itu sudah sesuai konstitusi yang berlaku di Indonesia.

"Kemudian mengangkat pentingnya regularitas demokrasi. Kalau lembaga-lembaga negara oleh konstitusi diatur untuk jalankan tugas selama lima tahun, ya tentunya itu dijalani sampai akhir masa bhaktinya," kata SBY saat jumpa pers usai melakukan pertemuan dengan para pimpinan Lembaga Negara di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2013).

Pada kesempatan itu dia juga mengklaim, dua kali pemilu yang pernah memenangkan dirinya merupakan pemilu yang baik dan demokrasi. Pasalnya, pemilu itu berjalan lancar.

"Pemilu 2004 dan 2009 merupakan pemilu yang demokrasi dan fair. Kita ingin mengulangi sejarah yang baik itu. Kisah sukses itu," katanya.

Maka itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini berharap, agar Pemilu 2014 mendatang meniru pemilu sebelumnya itu. "Kita ingin pemilu tahun depan berlangsung secara aman, lancar, tertib dan demokratis," katanya.

Sebelumnya, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution mengusulkan, agar pelaksanaan pemilu dipercepat. Hal itu, agar Pemerintahan SBY-Boediono bisa segera diganti.

"Pemilu harus dipercepat sekarang juga. Itu konstitusional. Karena rakyat sudah minta perubahan," katanya di Gedung Joang 45, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Kamis 21 Maret 2013 kemarin.

Pengacara senior kondang ini mengatakan, jika memang rakyat tidak puas dan tak percaya lagi pada pemerintah saat ini, rakyat punya hak untuk menuntut perubahan sesegera mungkin. "Suara rakyat, suara Tuhan. Jadi, kalau rakyat menagih perubahan, konstitusi mengatur," imbuhnya.