Menteri tak urusi satu persoalan saja

Sindonews.com - Ketidakhadiran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dalam undangan Komisi IX DPR, dalam rapat membahas sistem outsourcing, terus menjadi polemik.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Gun Gun Heryanto menanggapi permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, ketidakhadiran Dahlan jangan disalahartikan sebagai upaya Dahlan untuk mangkir dari rapat tersebut.

"Dahlan itu Menteri BUMN tentu tidak mempunyai waktu lama lagi. Bahkan tidak hanya Dahlan hampir seluruh kinerja kementerian dibutuhkan optimalisasi kinerja, karena dalam hitungan bulan, kabinet ini akan berakhir, tentunya mereka para menteri ingin bekerja maksimal, tidak hanya mengurusi satu persoalan saja," kata Gun Gun saat dihubungi Sindonews, Kamis (21/3/2013).

Kemudian terkait pemanggilan paksa oleh anggota DPR, Gun Gun balik bertanya, di dalam DPR apakah ada aturan pemanggilan paksa terhadap menteri. "DPR itu apakah mempunyai kewenangan untuk panggil paksa," ujarnya.

Seperti berita sebelumnya, kesal dengan sikap Dahlan Iskan yang tidak menghadiri undangan Komisi IX DPR, Serikat Pekerja BUMN menghadap Ketua DPR Marzuki Alie.

Sekjen Asosiasi Pekerja Indonesia Sabda Pranawijati mengatakan, pihaknya mengadu ke Pimpinan DPR lantaran Dahlan Iskan tidak kunjung hadir memenuhi undangan DPR. Dia menuding, banyak perusahaan BUMN yang melakukan pelanggaran dengan memotong gaji karyawan.

"Ada pemangkasan pendapatan dan menjadi hal serius untuk nasib karyawan di BUMN," kata Sabda saat menemui ketua DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu 20 Maret 2013.

Menurutnya, DPR harus memaksa Dahlan hadir ke DPR untuk berdiskusi mengenai persoalan buruh BUMN. Bahkan, dia menilai sudah saatnya DPR memanggil paksa karena sudah beberapa kali tidak menghadiri undangan DPR.

"Kita mendesak agar Pimpinan DPR untuk melakukan pemanggilan paksa Menteri BUMN (Dahlan Iskan) sesuai keinginan Komisi IX DPR juga," urainya.

Pada pertemuan tersebut, buruh BUMN didampingi langsung oleh Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjibtaning dan Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh. Dalam pertemuan tersebut perwakilan buruh berdialog dengan Ketua DPR Marzuki Alie.