Banyak pihak laporan KPU ke DKPP
Rabu, 20 Maret 2013 - 17:33 WIB
Banyak pihak laporan KPU ke DKPP
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) banyak menerima laporan soal dugaan pelanggaran kode etik dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk salah stunya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). DKPP berencana menjadikan satu semua laporan yang masuk itu.
"Rencana kami, karena yang mengadukan tidak hanya Bawaslu, maka kami akan satukan dengan pengaduan lain yang sebelumnya telah masuk, seperti pengaduan PPRN dan Republikan. Saya dengar juga, ada sejumlah individu yang pernah menghubungi kami untuk hal yang sama," jelas Juru Bicara (Jubir) DKPP, Nur Hidayat Sardini melalui pesan singkat kepada Sindonews, Rabu (20/3/2013).
Menurut Nur Hidayat, DKPP tidak berperan aktif dalam menyikapi dugaan pelanggaran Pemilu. Hal ini karena kewenangan DKPP yang menunggu laporan dari masyarakat maupun lembaga. "Posisi kami menunggu saja," terangnya.
Nur Hidayat mengatakan, DKPP akan segera memroses semua laporan tersebut, "Kami tidak mendorong pihak untuk mengadukan, dan tidak bisa menolak aduan siapapun. Yang prinsip, selama memenuhi syarat-syarat formil dan material tadi, maka kami akan memrosesnya. Proses yang saya maksud di sini adalah persidangan kode etik dalam Penyelenggara Pemilu," pungkasnya.
"Rencana kami, karena yang mengadukan tidak hanya Bawaslu, maka kami akan satukan dengan pengaduan lain yang sebelumnya telah masuk, seperti pengaduan PPRN dan Republikan. Saya dengar juga, ada sejumlah individu yang pernah menghubungi kami untuk hal yang sama," jelas Juru Bicara (Jubir) DKPP, Nur Hidayat Sardini melalui pesan singkat kepada Sindonews, Rabu (20/3/2013).
Menurut Nur Hidayat, DKPP tidak berperan aktif dalam menyikapi dugaan pelanggaran Pemilu. Hal ini karena kewenangan DKPP yang menunggu laporan dari masyarakat maupun lembaga. "Posisi kami menunggu saja," terangnya.
Nur Hidayat mengatakan, DKPP akan segera memroses semua laporan tersebut, "Kami tidak mendorong pihak untuk mengadukan, dan tidak bisa menolak aduan siapapun. Yang prinsip, selama memenuhi syarat-syarat formil dan material tadi, maka kami akan memrosesnya. Proses yang saya maksud di sini adalah persidangan kode etik dalam Penyelenggara Pemilu," pungkasnya.
(lns)
