KPU harus bersikap adil terhadap PKPI
Selasa, 19 Maret 2013 - 12:07 WIB
KPU harus bersikap adil terhadap PKPI
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk segera meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 seperti yang dilakukan kepada Partai Bulan Bintang (PBB)
Dorongan ini muncul karena PKPI menang dalam sidang ajudikasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beberapa waktu lalu, sama seperti hasil putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) terhadap PBB.
"Untuk kasus PKPI, seharusnya sikap KPU juga sama, yaitu meloloskannya sebagai peserta Pemilu. Hal ini juga didasarkan pada kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu yang dimiliki oleh Bawaslu," ungkap anggota Koalisi Amankan Pemilu, Jojo Rohi, dalam jumpa persnya di Tjikini Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013).
Menurut Jojo, jika KPU melaksanakan hasil sidang ajudikasi di Bawaslu, maka dapat meningkatkan kredibilitas dalam menghormati kewenangan badan pengawas tersebut.
"Penghormatan KPU terhadap kewenangan dua lembaga, dalam hal ini PT TUN dan Bawaslu terkait penyelesaian sengketa Pemilu, justru dapat menjadi preseden yang tepat menyangkut pelaksaan Pemilu ke depannya," tukasnya.
Koalisi Amankan Pemilu ini mendorong agar KPU segera memberikan porsi yang sama untuk PKPI berdasarkan hasil sidang ajudikasi dengan keputusan PKPI direkomendasikan menjadi peserta Pemilu 2014.
"Oleh karena itu, Koalisi Amankan Pemilu, perlu mendorong agar KPU segera memutuskan untuk juga menerima PKPI sebagai peserta Pemilu. Sehingga dengan demikian, KPU menghormati hukum dan perundang-undangan dan sekaligus menghormati menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu," tandasnya.
Dorongan ini muncul karena PKPI menang dalam sidang ajudikasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beberapa waktu lalu, sama seperti hasil putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) terhadap PBB.
"Untuk kasus PKPI, seharusnya sikap KPU juga sama, yaitu meloloskannya sebagai peserta Pemilu. Hal ini juga didasarkan pada kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu yang dimiliki oleh Bawaslu," ungkap anggota Koalisi Amankan Pemilu, Jojo Rohi, dalam jumpa persnya di Tjikini Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013).
Menurut Jojo, jika KPU melaksanakan hasil sidang ajudikasi di Bawaslu, maka dapat meningkatkan kredibilitas dalam menghormati kewenangan badan pengawas tersebut.
"Penghormatan KPU terhadap kewenangan dua lembaga, dalam hal ini PT TUN dan Bawaslu terkait penyelesaian sengketa Pemilu, justru dapat menjadi preseden yang tepat menyangkut pelaksaan Pemilu ke depannya," tukasnya.
Koalisi Amankan Pemilu ini mendorong agar KPU segera memberikan porsi yang sama untuk PKPI berdasarkan hasil sidang ajudikasi dengan keputusan PKPI direkomendasikan menjadi peserta Pemilu 2014.
"Oleh karena itu, Koalisi Amankan Pemilu, perlu mendorong agar KPU segera memutuskan untuk juga menerima PKPI sebagai peserta Pemilu. Sehingga dengan demikian, KPU menghormati hukum dan perundang-undangan dan sekaligus menghormati menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu," tandasnya.
(lns)
