Ini saran Pramono cegah korupsi parpol
Rabu, 13 Maret 2013 - 15:17 WIB
Ini saran Pramono cegah korupsi parpol
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengakui dana partai politik (Parpol) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD tidak cukup untuk menutup kebutuhan parpol. Dana itu hanya cukup digunakan untuk konsolidasi parpol dalam rangka menjalankan roda politik.
"Parpol jika mengandalkan APBN atau APBD dari negara tidak bisa diharapkan karena setiap dua minggu saja paling hanya konsolidasi," ujar Pramono dalam sambutannya pada seminar bertemakan "Membangun Akuntabilitas Partai Politik: Menaklukan Korupsi" di Hotel Le Meridien, Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2013).
Karena itu, untuk mencegah korupsi yang dilakukan parpol lantaran minimnya anggaran dari pemerintah, politikus PDIP ini menyarankan agar dibentuk badan usaha milik partai. Ke depannya saham perusahaan tersebut dapat dimiliki oleh publik.
"Parpol harus ada badan usaha milik parpol yang tidak boleh bersentuhan dengan APBN atau APBD, dan dalam kurun waktu tertentu saham perusahaan itu dapat dimiliki publik," terangnya.
Pramono menyarankan agar pemerintah bisa memberikan anggaran hanya kepada parpol yang lolos sebagai peserta Pemilu.
"Atau seperti negara di Eropa Barat bagaimana negara memberikan bantuan yang cukup bagi parpol yang ikut peserta Pemilu," tukasnya.
"Parpol jika mengandalkan APBN atau APBD dari negara tidak bisa diharapkan karena setiap dua minggu saja paling hanya konsolidasi," ujar Pramono dalam sambutannya pada seminar bertemakan "Membangun Akuntabilitas Partai Politik: Menaklukan Korupsi" di Hotel Le Meridien, Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2013).
Karena itu, untuk mencegah korupsi yang dilakukan parpol lantaran minimnya anggaran dari pemerintah, politikus PDIP ini menyarankan agar dibentuk badan usaha milik partai. Ke depannya saham perusahaan tersebut dapat dimiliki oleh publik.
"Parpol harus ada badan usaha milik parpol yang tidak boleh bersentuhan dengan APBN atau APBD, dan dalam kurun waktu tertentu saham perusahaan itu dapat dimiliki publik," terangnya.
Pramono menyarankan agar pemerintah bisa memberikan anggaran hanya kepada parpol yang lolos sebagai peserta Pemilu.
"Atau seperti negara di Eropa Barat bagaimana negara memberikan bantuan yang cukup bagi parpol yang ikut peserta Pemilu," tukasnya.
(lns)
