Gelar KLB lebih rasional
Senin, 04 Maret 2013 - 11:34 WIB
Gelar KLB lebih rasional
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, pihaknya masih ingin berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal kewenangan untuk menandatangani Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif.
Apakah tanda tangan dokumen itu cukup bisa dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) atau harus ketua umum definitif. "Kalau misalnya plt dimungkinkan KPU, tentu Partai Demokrat tidak akan menggelar
Kongres Luar Biasa (KLB), Tapi kalau plt tidak dimungkinkan, kita akan KLB. Dan dipastikan sebelum 9 April sudah ada. Jadi KLB ini plihan kedua," terang Saan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2013).
Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, jika Partai Demokrat menggelar KLB, maka polemik siapa yang akan menanda tangani DCS akan berakhir.
Lanjutnya, ketika ketua umum berhalangan tetap, menurut Saan, membuat posisi plt-nya masih menjadi multi tafsir. Berbeda dengan pimpinan DPD dan DPC, ketika ada yang bermasalah maka DPPlangsung menunjuk plt-nya.
Namun Saan melihat lebih tepat jika Demokrat segera menggelar KLB untuk menentukan ketua umum baru pengganti Anas Urbaningrum."Menurut saya KLB pilihan paling rasional," ujarnya.
Pengurus daerah, imbuhnya, tetap mengambil opsi yang lebih banyak manfaatnya, jika KLB dianggap lebih tepat sebaiknya segera dilaksanakan."Suara daerah, mana yang paling banyak maslahatnya ketimbang mudaratnya itu akan dimabil," pungkasnya.
Apakah tanda tangan dokumen itu cukup bisa dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) atau harus ketua umum definitif. "Kalau misalnya plt dimungkinkan KPU, tentu Partai Demokrat tidak akan menggelar
Kongres Luar Biasa (KLB), Tapi kalau plt tidak dimungkinkan, kita akan KLB. Dan dipastikan sebelum 9 April sudah ada. Jadi KLB ini plihan kedua," terang Saan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2013).
Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, jika Partai Demokrat menggelar KLB, maka polemik siapa yang akan menanda tangani DCS akan berakhir.
Lanjutnya, ketika ketua umum berhalangan tetap, menurut Saan, membuat posisi plt-nya masih menjadi multi tafsir. Berbeda dengan pimpinan DPD dan DPC, ketika ada yang bermasalah maka DPPlangsung menunjuk plt-nya.
Namun Saan melihat lebih tepat jika Demokrat segera menggelar KLB untuk menentukan ketua umum baru pengganti Anas Urbaningrum."Menurut saya KLB pilihan paling rasional," ujarnya.
Pengurus daerah, imbuhnya, tetap mengambil opsi yang lebih banyak manfaatnya, jika KLB dianggap lebih tepat sebaiknya segera dilaksanakan."Suara daerah, mana yang paling banyak maslahatnya ketimbang mudaratnya itu akan dimabil," pungkasnya.
(lns)
