Mahfud jelaskan penundaan pertemuan KAHMI dengan SBY
Selasa, 26 Februari 2013 - 16:22 WIB
Mahfud jelaskan penundaan pertemuan KAHMI dengan SBY
A
A
A
Sindonews.com - Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Mahfud MD mengatakan, penundaan pertemuan KAHMI dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena jadwal yang mepet.
Soalnya, pada tanggal 28 Fabruari 2013 mendatang, KAHMI akan melakukan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Karena, ingin mempersiapakn prosedur jelang Rakernas itu.
"Jadi kita bicara dengan Presiden, minta di tunda dululah. Karena, secara teknis kita tidak siap. Sehingga kita minta izin ke Istana, kita tunda sajalah," katanya usai peresmian Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/2/2013).
Pada kesempatan itu dia juga mengatakan, penundaan tersebut bukan karena adanya permasalahan yang sedang dihadapi salah seoarang fungsionarisnya Anas Urbaningrum.
"Tidak ada (hubungannya itu). Saya bilang, KAHMI itu besar, tidak bisa di sandera oleh satu orang. Masa mau di sandera oleh satu orang begitu," tukasnya.
Kendati pertemuan itu ditunda, tambah guru besar Universita Islam Indonesia (UII) itu, pertemuan tersebut akan tetap dijadwalkan, namun belum diketahui kapan waktunya. "Nanti kita cari waktu yang tepat," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Sebelumnya, anggota Presidium KAHMI Viva Yoga Mauladi mengatakan, Presiden SBY mengundang KAHMI ke Istana Negara. Namun, pihak KAHMI menunda pertemuan yang sedianya akan digelar pada 28 Februari 2013 mendatang.
Pada kesempatan itu, KAHMI membantah penundaan tersebut terkait dengan persoalan politik yang melanda Anas Urbaningrum. Apalagi dikaitkan dengan upaya lobi SBY kepada KAHMI di balik pertemuan itu.
"Memang semula kita mau silaturahmi. Tapi diputuskan untuk menunda dulu. Menunda silaturahmi dengan Presiden," kata anggota presidium KAHMI Viva Yoga Mauladi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan.
Menurut Viva, saat ini pertemuan tersebut tidak tepat. Karena, salah satu anggotanya Anas Urbaningrum sedang dilanda masalah yang diduga akibat dari sikap SBY di Partai Demokrat.
"Ini bertenggang rasa, Anas salah satu presidium," kata politikus Partai amanat Nasional (PAN) ini.
Soalnya, pada tanggal 28 Fabruari 2013 mendatang, KAHMI akan melakukan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Karena, ingin mempersiapakn prosedur jelang Rakernas itu.
"Jadi kita bicara dengan Presiden, minta di tunda dululah. Karena, secara teknis kita tidak siap. Sehingga kita minta izin ke Istana, kita tunda sajalah," katanya usai peresmian Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/2/2013).
Pada kesempatan itu dia juga mengatakan, penundaan tersebut bukan karena adanya permasalahan yang sedang dihadapi salah seoarang fungsionarisnya Anas Urbaningrum.
"Tidak ada (hubungannya itu). Saya bilang, KAHMI itu besar, tidak bisa di sandera oleh satu orang. Masa mau di sandera oleh satu orang begitu," tukasnya.
Kendati pertemuan itu ditunda, tambah guru besar Universita Islam Indonesia (UII) itu, pertemuan tersebut akan tetap dijadwalkan, namun belum diketahui kapan waktunya. "Nanti kita cari waktu yang tepat," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Sebelumnya, anggota Presidium KAHMI Viva Yoga Mauladi mengatakan, Presiden SBY mengundang KAHMI ke Istana Negara. Namun, pihak KAHMI menunda pertemuan yang sedianya akan digelar pada 28 Februari 2013 mendatang.
Pada kesempatan itu, KAHMI membantah penundaan tersebut terkait dengan persoalan politik yang melanda Anas Urbaningrum. Apalagi dikaitkan dengan upaya lobi SBY kepada KAHMI di balik pertemuan itu.
"Memang semula kita mau silaturahmi. Tapi diputuskan untuk menunda dulu. Menunda silaturahmi dengan Presiden," kata anggota presidium KAHMI Viva Yoga Mauladi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan.
Menurut Viva, saat ini pertemuan tersebut tidak tepat. Karena, salah satu anggotanya Anas Urbaningrum sedang dilanda masalah yang diduga akibat dari sikap SBY di Partai Demokrat.
"Ini bertenggang rasa, Anas salah satu presidium," kata politikus Partai amanat Nasional (PAN) ini.
(mhd)
