Ramadhan: Kader Demokrat manut pada putusan Majelis Tinggi
Minggu, 24 Februari 2013 - 06:02 WIB
Ramadhan: Kader Demokrat manut pada putusan Majelis Tinggi
A
A
A
Sindonews.com - Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, pengunduran diri Anas Urbaningrum telah sesuai dengan pakta intergritas yang ditanda tangani Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, langkah yang dipilih Anas merupakan langkah yang tepat.
"Etika politik Pak Anas sama dengan pakta integritas yang dibuat beberapa waktu lalu," ucap Ramadhan saat dihubungi Sindonews, Minggu (24/2/2013).
Menurutnya, kepemimpinan Partai Demokrat tidak akan mengalami masalah meski ditinggal mundur Anas. Pasalnya, sebelum Anas mundur pun kepemimpinan dan roda organisasi Partai Demokrat sudah diambil alih oleh Ketua Majelis Tinggi.
"Sebelum Pak Anas Mundur, semua roda organisasi sudah diambil alih Majelis Tinggi. Mekanisme pergantian ketua sepenuhnya diserahkan pada Majelis Tinggi. Pengurus akan ikut, manut, taat dan loyal terhadap putusan Majelis Tinggi," tandasnya.
Sebelumnya, Anas mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, ini tidak lepas dari penetapan status tersangka dirinya oleh KPK dalam dugaan kasus proyek pembangunan sport center di Bukit Hambalang, Bogor.
"Karena saya sudah punya status hukum sebagai tersangka, meskipun saya yakin posisi saya sebagai tersangka lebih karena faktor non hukum yang saya yakini, tetapi saya punya standar etik pribadi," kata Anas dalam konferensi persnya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat No 7, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (23/2/2013).
"Standar etik pribadi saya, kalau saya punya status hukum sebagai tersangka, maka saya akan berhenti sebagai ketua umum Partai Demokrat. Ini bukan soal jabatan dan posisi ini soal standar etik, standar etik pribadi saya alhamdulillah cocok dengan pakta integritas yang diterapkan di Partai Demokrat."
"Saya sendiri sudah tandatanganin pakta integritas. Dengan atau tanpa pakta integritas, standar etik saya merasakan hal yang sama saya berhenti sebagai ketua umum Partai Demokrat," kata Anas.
"Etika politik Pak Anas sama dengan pakta integritas yang dibuat beberapa waktu lalu," ucap Ramadhan saat dihubungi Sindonews, Minggu (24/2/2013).
Menurutnya, kepemimpinan Partai Demokrat tidak akan mengalami masalah meski ditinggal mundur Anas. Pasalnya, sebelum Anas mundur pun kepemimpinan dan roda organisasi Partai Demokrat sudah diambil alih oleh Ketua Majelis Tinggi.
"Sebelum Pak Anas Mundur, semua roda organisasi sudah diambil alih Majelis Tinggi. Mekanisme pergantian ketua sepenuhnya diserahkan pada Majelis Tinggi. Pengurus akan ikut, manut, taat dan loyal terhadap putusan Majelis Tinggi," tandasnya.
Sebelumnya, Anas mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, ini tidak lepas dari penetapan status tersangka dirinya oleh KPK dalam dugaan kasus proyek pembangunan sport center di Bukit Hambalang, Bogor.
"Karena saya sudah punya status hukum sebagai tersangka, meskipun saya yakin posisi saya sebagai tersangka lebih karena faktor non hukum yang saya yakini, tetapi saya punya standar etik pribadi," kata Anas dalam konferensi persnya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat No 7, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (23/2/2013).
"Standar etik pribadi saya, kalau saya punya status hukum sebagai tersangka, maka saya akan berhenti sebagai ketua umum Partai Demokrat. Ini bukan soal jabatan dan posisi ini soal standar etik, standar etik pribadi saya alhamdulillah cocok dengan pakta integritas yang diterapkan di Partai Demokrat."
"Saya sendiri sudah tandatanganin pakta integritas. Dengan atau tanpa pakta integritas, standar etik saya merasakan hal yang sama saya berhenti sebagai ketua umum Partai Demokrat," kata Anas.
(kri)
