JK: Untuk perbaiki prestasi, gajinya harus baik
JK: Untuk perbaiki prestasi, gajinya harus baik
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Wakil Presiden, M Jusuf Kalla (JK) mendukung wacana kenaikan gaji bagi kepala daerah yang telah mendapat restu dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa hari lalu.
Menurut JK, jika ingin mendapatkan prestasi dari kepala daerah, maka salah satu caranya ialah menaikkan pendapat mereka seperti yang telah disetujui oleh kepala negara.
"Kalau ingin prestasi yang baik dari kepala daerah atau siapa saja, harus mendapatkan pendapatan yang baik," kata JK usai mengikuti diskusi dan bedah buku berjudul 'Perang Bintang 2014: Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres' di Kampus UIN, Ciputat, Tanggerang Selatan, Kamis (21/2/2013).
Lebih lanjut dia mengatakan, dengan kenaikan gaji ini juga bisa mengurangi tindak pidana korupsi yang kerap dilakukan oleh kepala daerah. Sehingga, tidak ada lagi alasan pendapatan kecil dan memaksa mereka untuk korupsi.
"Kalau tidak ingin kepala daerah korupsi ya naikkan gaji. Saya rasa ada korelasinya antara gaji kecil dengan perilaku korupsi. Tetapi kembali lagi ke individunya, jika sudah tinggi tapi masih korup berarti memang orangnya yang salah," cetus Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Presiden SBY mengaku setuju, jika gaji kepala daerah, seperti gubernur, wali kota, atau bupati dinaikkan.
Hal itu dikatakan SBY dalam membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke IX Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Rakernas ke-X Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu 20 Februari 2013, kemarin.
"Oleh karena itu, menjadi tidak adil kalau gaji bupati, wali kota, gubernur tidak naik-naik setelah delapan tahun ini," ujar SBY menanggapi permintaan Ketua Apkasi, Isran Noor.
Menurut JK, jika ingin mendapatkan prestasi dari kepala daerah, maka salah satu caranya ialah menaikkan pendapat mereka seperti yang telah disetujui oleh kepala negara.
"Kalau ingin prestasi yang baik dari kepala daerah atau siapa saja, harus mendapatkan pendapatan yang baik," kata JK usai mengikuti diskusi dan bedah buku berjudul 'Perang Bintang 2014: Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres' di Kampus UIN, Ciputat, Tanggerang Selatan, Kamis (21/2/2013).
Lebih lanjut dia mengatakan, dengan kenaikan gaji ini juga bisa mengurangi tindak pidana korupsi yang kerap dilakukan oleh kepala daerah. Sehingga, tidak ada lagi alasan pendapatan kecil dan memaksa mereka untuk korupsi.
"Kalau tidak ingin kepala daerah korupsi ya naikkan gaji. Saya rasa ada korelasinya antara gaji kecil dengan perilaku korupsi. Tetapi kembali lagi ke individunya, jika sudah tinggi tapi masih korup berarti memang orangnya yang salah," cetus Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Presiden SBY mengaku setuju, jika gaji kepala daerah, seperti gubernur, wali kota, atau bupati dinaikkan.
Hal itu dikatakan SBY dalam membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke IX Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Rakernas ke-X Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu 20 Februari 2013, kemarin.
"Oleh karena itu, menjadi tidak adil kalau gaji bupati, wali kota, gubernur tidak naik-naik setelah delapan tahun ini," ujar SBY menanggapi permintaan Ketua Apkasi, Isran Noor.
(maf)
Explore More