Sibuk urusi partai, pejabat harus mundur

Sindonews.com - Pejabat negara yang sibuk dengan partai, diminta mundur dari jabatannya ketimbang harus memegang dua pekerjaan antara konstituennya dengan partai politik (Parpol).

Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mengatakan, sudah selaiknya pejabat publik yang sibuk dengan partainya mundur dari jabatan.

"Pejabat publik harus memilih, kalau mau jadi pejabat, tinggalkan partainya. Tetapi jika ingin menjabat di partai, tinggalkan jabatannya, itu pelajarannya. Jangan semua diurus," jelas Salang saat dihubungi Sindonews, Selasa (19/2/2013).

Salang berpendapat, meski tahun ini dikatakan sebagai tahun politik, namun para pejabat publik diminta untuk tetap bekerja sesuai dengan amanah yang pernah mereka janjikan ketika awal menjabat.

"Rakyatnya atau konstituennya jangan jadi korban, pilih mundur dari partai atau jabatannya, itu lebih baik, pilih salah satu," tegasnya.

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terbarunya, terkait kehawatiran publik terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam memimpin negara.

Kekhawatiran publik itu terjadi karena SBY kembali secara aktif mengurus Partai Demokrat, dengan mengambil alih wewenang Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.

"Mayoritas publik khawatir, Presiden SBY tak fokus lagi menjalankan tugasnya selaku presiden," ujar peneliti LSI Barkah Patimahu, saat konferensi pers di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu 17 Februari 2013.