SBY sindir Lapindo di rapat kabinet
Senin, 18 Februari 2013 - 18:07 WIB
SBY sindir Lapindo di rapat kabinet
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menyinggung persoalan lumpur Lapindo di Sidoarjo, yang disebabkan oleh PT Lapindo Brantas, dalam rapat kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.
Dia meminta para jajarannya tetap memperhatikan lumpur tersebut. Pasalnya, dengan cuaca hujan seperti sekarang ini kemungkinan besar lumpur itu akan membuat masyarakat sekitar menjadi korban yang dirugikan.
"Untuk kawasan lumpur Sidoarjo harus diawasi, diamati, jangan sampai dengan curah hujan yang tinggi menimbulkan luapan yang baru," ujar SBY saat membuka rapat kabinet paripurna lanjutan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di kantornya, Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2013).
Dia juga mengingatkan, jika saat ini Indonesia belum aman dari bencana alam. "Manado diterjang banjir dan longsor, korbannya lebih dari 10 yang tewas, sementara Bonjonegoro dan Jambi juga demikian," tambahnya.
Selain itu, SBY mengaku, sudah mencoba untuk menghubungi Gubernur Jawa Timur Sukarwo dan Wali Kota Manado GSVL Lumentut terkait bencana alam baru-baru ini. SBY meminta kepada kepala daerah agar bisa mengatasi masalah tersebut dengan baik.
"Saya tahu BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) juga telah bekerja. Namun demikian kita juga harus menjaga dan melakukan tindakan-tindakan preventif untuk mengurangi jatuhnya korban," pungkasnya.
Seperti diketahui, pada rapat kabinet evaluasi RPJMN Kamis 14 Februari lalu, Presiden SBY mengaku mendapatkan laporan, jika Lapindo belum memenuhi janjinya membayar uang ganti rugi sebesar Rp800 miliar kepada korban lumpur Sidoarjo.
Maka itu, SBY meminta agar pemilik PT Lapindo Brantas Aburizal Bakrie segera melunasi utangnya tersebut kepada masyarakat Sidoarjo. Karena itu adalah dosa yang harus ditanggung PT Lapindo Brantas.
Dia meminta para jajarannya tetap memperhatikan lumpur tersebut. Pasalnya, dengan cuaca hujan seperti sekarang ini kemungkinan besar lumpur itu akan membuat masyarakat sekitar menjadi korban yang dirugikan.
"Untuk kawasan lumpur Sidoarjo harus diawasi, diamati, jangan sampai dengan curah hujan yang tinggi menimbulkan luapan yang baru," ujar SBY saat membuka rapat kabinet paripurna lanjutan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di kantornya, Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2013).
Dia juga mengingatkan, jika saat ini Indonesia belum aman dari bencana alam. "Manado diterjang banjir dan longsor, korbannya lebih dari 10 yang tewas, sementara Bonjonegoro dan Jambi juga demikian," tambahnya.
Selain itu, SBY mengaku, sudah mencoba untuk menghubungi Gubernur Jawa Timur Sukarwo dan Wali Kota Manado GSVL Lumentut terkait bencana alam baru-baru ini. SBY meminta kepada kepala daerah agar bisa mengatasi masalah tersebut dengan baik.
"Saya tahu BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) juga telah bekerja. Namun demikian kita juga harus menjaga dan melakukan tindakan-tindakan preventif untuk mengurangi jatuhnya korban," pungkasnya.
Seperti diketahui, pada rapat kabinet evaluasi RPJMN Kamis 14 Februari lalu, Presiden SBY mengaku mendapatkan laporan, jika Lapindo belum memenuhi janjinya membayar uang ganti rugi sebesar Rp800 miliar kepada korban lumpur Sidoarjo.
Maka itu, SBY meminta agar pemilik PT Lapindo Brantas Aburizal Bakrie segera melunasi utangnya tersebut kepada masyarakat Sidoarjo. Karena itu adalah dosa yang harus ditanggung PT Lapindo Brantas.
(mhd)
