Rakyat sudah bosan dengan kekisruhan Demokrat
Rabu, 13 Februari 2013 - 08:28 WIB
Rakyat sudah bosan dengan kekisruhan Demokrat
A
A
A
Sindonews.com - Aktivis 1998 dari Forum Kota (Forkot), Mixil Mina Munir mengatakan, sudah lebih dari sepekan, rakyat Indonesia disuguhkan dengan pemberitaan mengenai permasalahan di internal Partai Demokrat.
Menurut Mixil, rakyat sudah jenuh dengan kondisi perpolitikan di Indonesia yang selalu mengutamakan kepentingan partai.
"SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) hanya menyelamatkan Demokrat, tapi tidak lagi memikirkan untuk menyelamatkan rakyatnya dari kemiskinan, dan harga-harga yang mahal," ucapnya saat dihubungi Sindonews, Rabu (13/2/2013).
Dia menjelaskan, apa yang terjadi di Demokrat, akibat buah dari ambisi politik yang berlebihan dan itu dilakukan SBY sebagai kepala pemerintahan.
"SBY hanya mengutamakan kepentingan partai dan tidak lagi melihat bahwa dia adalah kepala negara," ucapnya.
Diketahui, akibat kekisruhan di partai berlambang mercy ini, telah menyeret lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menegaskan dan memastikan status Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam status Hambalang.
Buntut dari kasus tersebut, memunculkan adanya draf surat perintah penyidikan (Sprindik)palsu Anas. Parahnya lagi, tersebarnya sprindik palsu tersebut, diduga disebarkan oleh pihak Istana Kepresidenan.
Menurut Mixil, rakyat sudah jenuh dengan kondisi perpolitikan di Indonesia yang selalu mengutamakan kepentingan partai.
"SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) hanya menyelamatkan Demokrat, tapi tidak lagi memikirkan untuk menyelamatkan rakyatnya dari kemiskinan, dan harga-harga yang mahal," ucapnya saat dihubungi Sindonews, Rabu (13/2/2013).
Dia menjelaskan, apa yang terjadi di Demokrat, akibat buah dari ambisi politik yang berlebihan dan itu dilakukan SBY sebagai kepala pemerintahan.
"SBY hanya mengutamakan kepentingan partai dan tidak lagi melihat bahwa dia adalah kepala negara," ucapnya.
Diketahui, akibat kekisruhan di partai berlambang mercy ini, telah menyeret lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menegaskan dan memastikan status Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam status Hambalang.
Buntut dari kasus tersebut, memunculkan adanya draf surat perintah penyidikan (Sprindik)palsu Anas. Parahnya lagi, tersebarnya sprindik palsu tersebut, diduga disebarkan oleh pihak Istana Kepresidenan.
(maf)
