Semua kader Demokrat patuh pada pakta integritas
A
A
A
Sindonews.com - Setelah dikeluarkannya pakta integritas oleh majelis tinggi Partai Demokrat tidak ada perlawanan dari kader. Pasalnya, semua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) siap berkonsolidasi menjalankan keputusan partai itu.
"Semua konsolidasi, tidak ada semangat perlawanan. Tapi kebersamaan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Saan Mustopa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (12/2/2013).
Menurutnya, semua kader Partai Demokrat siap melakukan keputusan majelis tinggi partai. Namun, untuk mengembalikan elektabilitas partai membutuhkan konsistensi dan kesabaran dalam menjalankan strategi partai.
Saan meyakini, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang akan di gelar pada Februari 2013 ini, bukan upaya untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB), karena mikanisme organisasi akan tetap berjalan.
"Kita termasuk keyakinan tinggi, sesuai mekanisme organisasi," kata dia.
Menurutnya, pakta integritas penting dipatuhi oleh semua kader. Dikarenakan, semua kader harus mempunyai komitmen yang sama. Bahkan, jika ada kader melanggar akan disanksi.
"Kalau mereka sudah menandatangani terus ingkar ada sanksi, ini salah satu solusi untuk memulihkan kepercayaan publik," pungkasnya.
"Semua konsolidasi, tidak ada semangat perlawanan. Tapi kebersamaan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Saan Mustopa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (12/2/2013).
Menurutnya, semua kader Partai Demokrat siap melakukan keputusan majelis tinggi partai. Namun, untuk mengembalikan elektabilitas partai membutuhkan konsistensi dan kesabaran dalam menjalankan strategi partai.
Saan meyakini, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang akan di gelar pada Februari 2013 ini, bukan upaya untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB), karena mikanisme organisasi akan tetap berjalan.
"Kita termasuk keyakinan tinggi, sesuai mekanisme organisasi," kata dia.
Menurutnya, pakta integritas penting dipatuhi oleh semua kader. Dikarenakan, semua kader harus mempunyai komitmen yang sama. Bahkan, jika ada kader melanggar akan disanksi.
"Kalau mereka sudah menandatangani terus ingkar ada sanksi, ini salah satu solusi untuk memulihkan kepercayaan publik," pungkasnya.
(mhd)