SBY langgar AD/ART Partai Demokrat
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai telah melanggar AD/ART partai dengan melakukan pengambilalihan kekuasaan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah menyatakan, SBY telah melakukan politik tak santun dengan menabrak aturan partai.
"Ini cara picik yang dilakukan SBY. Hal itu tentu salah dong, karena tak berdasarkan AD/ART. Harusnya melewati kongres dulu, tak bisa langsung melakukan pengambil alihan begitu saja, salah itu," tegas Iberamsjah kepada Sindonews, Selasa (12/2/2013).
Menurut Iberamsjah, hal itu dilakukan SBY lantaran dirinya merasa tak sabar dan gerah dengan Anas yang dinilai akan memerosotkan elektabilitas partai terkait status hukumnya yang disebut terbelit kasus korupsi.
"Ini menunjukkan, mekanisme Partai Demokrat sangat berantakan, dan sangat aneh sekali," tegasnya.
Maka itu, Iberamsjah menyebut hal tersebut merupakan tanda-tanda kehancuran Partai Demokrat.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengambil langsung seluruh kendali Partai Demokrat, Jumat 8 Februari 2013.
Dalam jumpa pers yang digelar pukul 22.30 malam, di Cikeas, Jawa Barat, SBY mengeluarkan delapan solusi yang secara tegas menyatakan bahwa kendali partai diambil alih oleh Majelis Tinggi.
Selain mengambil alih pemulihan kondisi internal partai, SBY juga mempersilakan semua kader dan pengurus yang tak sepakat dengan solusi ini untuk keluar dari partai. Langkah penyelamatan dimulai dengan penandatanganan pakta integritas.
Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah menyatakan, SBY telah melakukan politik tak santun dengan menabrak aturan partai.
"Ini cara picik yang dilakukan SBY. Hal itu tentu salah dong, karena tak berdasarkan AD/ART. Harusnya melewati kongres dulu, tak bisa langsung melakukan pengambil alihan begitu saja, salah itu," tegas Iberamsjah kepada Sindonews, Selasa (12/2/2013).
Menurut Iberamsjah, hal itu dilakukan SBY lantaran dirinya merasa tak sabar dan gerah dengan Anas yang dinilai akan memerosotkan elektabilitas partai terkait status hukumnya yang disebut terbelit kasus korupsi.
"Ini menunjukkan, mekanisme Partai Demokrat sangat berantakan, dan sangat aneh sekali," tegasnya.
Maka itu, Iberamsjah menyebut hal tersebut merupakan tanda-tanda kehancuran Partai Demokrat.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengambil langsung seluruh kendali Partai Demokrat, Jumat 8 Februari 2013.
Dalam jumpa pers yang digelar pukul 22.30 malam, di Cikeas, Jawa Barat, SBY mengeluarkan delapan solusi yang secara tegas menyatakan bahwa kendali partai diambil alih oleh Majelis Tinggi.
Selain mengambil alih pemulihan kondisi internal partai, SBY juga mempersilakan semua kader dan pengurus yang tak sepakat dengan solusi ini untuk keluar dari partai. Langkah penyelamatan dimulai dengan penandatanganan pakta integritas.
(rsa)