KPK harus diawasi

Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus diawasi mengingat sejumlah kasus yang berkaitan dengan penguasa tidak segera ditangani.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, belum lama ini mencuat kasus dugaan penyelewengan pajak oleh keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ketika dihadapkan pada kasus surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak SBY, pihak KPK seolah terus berkelit bahwa hal itu bukan kewenangan mereka," ujar Ray kepada Sindonews, Minggu (10/2/2013).

Padahal KPK bisa saja mencari tahu melalui aliran dana yang masuk ke rekening SBY. Tapi hal itu seperti tidak dilakukan dan berdalih bukan menjadi kewenangannya.

Selain soal SPT SBY, juga soal kasus Bank Century yang tak kunjung diselesaikan oleh KPK yang diduga karena dihadapkan kuatnya benteng kekuasaan. "Dari indikasi-indikasi itu, maka layak kita harus mengawasi terus menerus kinerja KPK," ajak Ray.

Seperti diketahui, hasil investigasi salah satu media menyebutkan Presiden SBY beserta kedua anaknya, Agus Harimurti dan Edhie “Ibas” Baskoro dalam SPT pajak tidak menuliskan secara detail penghasilan mereka dapatkan sepanjang tahun 2011.

Keaslian dokumen itu dibenarkan oleh sejumlah sumber yang bekerja di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan.

Dalam SPT tahun 2011 yang dimasukkan pada kuartal pertama tahun 2012 itu, tertulis SBY disebutkan memperoleh penghasilan Rp1,37 miliar selama setahun sebagai presiden, dan tambahan Rp107 juta dari sejumlah royalti.