Harusnya SBY bisa memilah kepentingan partai & negara
Kamis, 07 Februari 2013 - 07:32 WIB
Harusnya SBY bisa memilah kepentingan partai & negara
A
A
A
Sindonews.com - Tindakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyikapi kondisi partainya, dinilai over acting atau tindakan yang berlebihan.
Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) dan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH), Oce Madril mengatakan, seharusnya SBY tidak dengan mudahnya menanggapi isu yang seharusnya tidak perlu ditanggapi.
Pasalnya, dengan berbagai pernyataan uang dikeluarkan Presiden Republik Indonesia (RI)itu, membuat citranya semakin buruk di mata masyarakat.
"Seharusnya dia bisa memilah, mana isu yang bisa ditanggapi. Dalam kasus ini, SBY secara jelas menunjukkan kedemokratannya (lebih mementingkan partai). Tetapi ini menjadi masalah ketika dia menjadi presiden," ucapnya saat berbincang dengan Sindonews, Rabu (6/2/2013).
Menurutnya, apa yang ditampilkan SBY selama ini, unsur politisnya sangat kental. Pasalnya, dalam jajaran Dewan Pembina Partai Demokrat, sudah menjadi rahasia umum, ada yang berniat untuk menjungkalkan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.
"Disaat yang sama, kasus korupsi yang diduga melibatkan Anas, memperburuk citra Demokrat. Jadi, ini yang kemudian membuat para Dewan Pembina (Demokrat) beranggapan, ketua umumnya harus diganti. Kalau tidak tersangka, tentu masih akan sulit mengganti Anas. Itu kaitannya dengan politik," tandasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, beruntung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempunyai pertanggungjawaban langsung dengan presiden dalam melaksanakan tugasnya. Jika tidak, dapat dipastikan, KPK tidak dapat melakukan pemberantasan korupsi secara murni.
"Bayangkan saja kalau kasus Anas ada di Kejaksaan, sudah pasti akan apa yang akan dikatakan presiden adalah menjadi perintah. Tapi, untung kasus ini di KPK karena tidak berkaitan langsung dengan presiden," pungkasnya.
Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) dan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH), Oce Madril mengatakan, seharusnya SBY tidak dengan mudahnya menanggapi isu yang seharusnya tidak perlu ditanggapi.
Pasalnya, dengan berbagai pernyataan uang dikeluarkan Presiden Republik Indonesia (RI)itu, membuat citranya semakin buruk di mata masyarakat.
"Seharusnya dia bisa memilah, mana isu yang bisa ditanggapi. Dalam kasus ini, SBY secara jelas menunjukkan kedemokratannya (lebih mementingkan partai). Tetapi ini menjadi masalah ketika dia menjadi presiden," ucapnya saat berbincang dengan Sindonews, Rabu (6/2/2013).
Menurutnya, apa yang ditampilkan SBY selama ini, unsur politisnya sangat kental. Pasalnya, dalam jajaran Dewan Pembina Partai Demokrat, sudah menjadi rahasia umum, ada yang berniat untuk menjungkalkan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.
"Disaat yang sama, kasus korupsi yang diduga melibatkan Anas, memperburuk citra Demokrat. Jadi, ini yang kemudian membuat para Dewan Pembina (Demokrat) beranggapan, ketua umumnya harus diganti. Kalau tidak tersangka, tentu masih akan sulit mengganti Anas. Itu kaitannya dengan politik," tandasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, beruntung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempunyai pertanggungjawaban langsung dengan presiden dalam melaksanakan tugasnya. Jika tidak, dapat dipastikan, KPK tidak dapat melakukan pemberantasan korupsi secara murni.
"Bayangkan saja kalau kasus Anas ada di Kejaksaan, sudah pasti akan apa yang akan dikatakan presiden adalah menjadi perintah. Tapi, untung kasus ini di KPK karena tidak berkaitan langsung dengan presiden," pungkasnya.
(maf)
