Suhu politik di Demokrat akan sampai puncaknya
Rabu, 06 Februari 2013 - 06:01 WIB
Suhu politik di Demokrat akan sampai puncaknya
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Jero Wacik menginginkan, agar Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum (AU) mundur dari jabatannya, karena tersandung kasus Hambalang dan mengakibatkan elektabilitas Demokrat merosot.
Peneliti dari Maarif Institute, Fajar Rizal Ul Haq mengatakan, munculnya desakan mundurnya Anas, karena suhu politik yang sudah demikian tercipta di dalam tubuh internal Demokrat.
"Apalagi ini mendekati Pemilu 2014, suhu politik menjadi makin memanas, terutama di internal Demokrat," ucapnya saat dihubungi Sindonews, Selasa (5/02/2013).
Lebih lanjut dia menjelaskan, adanya fenomena tersebut karena terus terjadinya lobi-lobi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, terkait status Anas di kasus Hambalang.
"Nama Anas belum tuntas sampai bertahun-tahun, karena tidak mungkin hal ini terjadi karena tidak adanya koordinasi KPK dengan Pak SBY, baik itu sebagai Presiden maupun Ketua Dewan Pembina," pungkasnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, melorotnya elektabilitas Demokrat ditengarai salah satu penyebabnya karena nama Ketua Umum PD Anas Urbaningrum (AU) diduga terlibat kasus korupsi. Oleh karena itu, Partai Demokrat tetap menunggu keputusan KPK mengenai kejelasan nasib Anas.
"Soal AU kita tunggu keputusan KPK. Selama KPK enggak mengumumkan, enggak bisa bertindak apa-apa. Kita enggak boleh mendahului KPK. Tapi partai harus diselamatkan, saya yakin bisa," kata Jero Wacik di kediamannya, Sektor 9, Bintaro Jaya, Tangerang, Minggu 3 Februari 2013.
Bahkan, jika harus digelar kongres luar biasa (KLB) maka Majelis Tinggi Demokrat dinilai berwenang demi menyelamatkan partai. Pasalnya, elektabilitas Partai Demokrat di angka delapan dianggap sudah sangat mengkhawatirkan.
"Satu-satunya peluang adalah Majelis Tinggi yang turun tangan. Mau pake KLB, beliaulah (majelis tinggi) yang punya semua pasal," kata anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini.
Kendati demikian, Jero tidak secara gamblang menyebut Anas harus mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Menurutnya, jika ada kesadaran demi kepentingan partai dinilai lebih baik.
"Kalau dia (Anas) mau mundur ya bagus. Anas sudah menyandera (partai) jelas. Kelihatannya memang gitu. Sebenarnya sudah pernah diomongin dengan Anas, dia juga bilang tidak tahu," pungkasnya.
Peneliti dari Maarif Institute, Fajar Rizal Ul Haq mengatakan, munculnya desakan mundurnya Anas, karena suhu politik yang sudah demikian tercipta di dalam tubuh internal Demokrat.
"Apalagi ini mendekati Pemilu 2014, suhu politik menjadi makin memanas, terutama di internal Demokrat," ucapnya saat dihubungi Sindonews, Selasa (5/02/2013).
Lebih lanjut dia menjelaskan, adanya fenomena tersebut karena terus terjadinya lobi-lobi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, terkait status Anas di kasus Hambalang.
"Nama Anas belum tuntas sampai bertahun-tahun, karena tidak mungkin hal ini terjadi karena tidak adanya koordinasi KPK dengan Pak SBY, baik itu sebagai Presiden maupun Ketua Dewan Pembina," pungkasnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, melorotnya elektabilitas Demokrat ditengarai salah satu penyebabnya karena nama Ketua Umum PD Anas Urbaningrum (AU) diduga terlibat kasus korupsi. Oleh karena itu, Partai Demokrat tetap menunggu keputusan KPK mengenai kejelasan nasib Anas.
"Soal AU kita tunggu keputusan KPK. Selama KPK enggak mengumumkan, enggak bisa bertindak apa-apa. Kita enggak boleh mendahului KPK. Tapi partai harus diselamatkan, saya yakin bisa," kata Jero Wacik di kediamannya, Sektor 9, Bintaro Jaya, Tangerang, Minggu 3 Februari 2013.
Bahkan, jika harus digelar kongres luar biasa (KLB) maka Majelis Tinggi Demokrat dinilai berwenang demi menyelamatkan partai. Pasalnya, elektabilitas Partai Demokrat di angka delapan dianggap sudah sangat mengkhawatirkan.
"Satu-satunya peluang adalah Majelis Tinggi yang turun tangan. Mau pake KLB, beliaulah (majelis tinggi) yang punya semua pasal," kata anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini.
Kendati demikian, Jero tidak secara gamblang menyebut Anas harus mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Menurutnya, jika ada kesadaran demi kepentingan partai dinilai lebih baik.
"Kalau dia (Anas) mau mundur ya bagus. Anas sudah menyandera (partai) jelas. Kelihatannya memang gitu. Sebenarnya sudah pernah diomongin dengan Anas, dia juga bilang tidak tahu," pungkasnya.
(maf)
