Demokrat tantang KPK putuskan status Anas Urbaningrum
Senin, 04 Februari 2013 - 19:42 WIB
Demokrat tantang KPK putuskan status Anas Urbaningrum
A
A
A
Sindonews.com - Partai Demokrat menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki andil atas turunnya elektabilitas mereka. Hal itu berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), pada Minggu 3 Januari 2013 kemarin.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Ramadhan Pohan mengatakan, ketidakjelasan status Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait perannya di pembangunan Sport Center Hambalang, membuat posisi partainya tersandera.
"Bukan rahasia umum lagi, bahwa kami tersandera dengan KPK. Ketidakjelasan kader kami, padahal yang kami inginkan, salah katakan salah. Yang tidak salah katakan tidak. Jangan dikesankan salah," jelas Ramadhan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2013).
Ramadhan menjelaskan, bukan kepada Demokrat saja KPK melakukan sandera status politikus. Karena itu dia meminta agar lembaga superbody itu secepatnya menetapkan status Anas.
Pasalnya, jika hal ini dibiarkan, maka partai yang besar dengan warna biru tersebut akan terus mendapat cercaan dari masyarakat maupun Parpol lainnya.
"Walaupun yang diginikan bukan hanya Demokrat. Kami minta kejelasan. Kalau jelas, semua jadi terang berderang, kami bisa bekerja dengan baik, tidak jadi bahan ledekan, cercaan," ucapnya.
Sementara itu, ketika disinggung mengenai permintaan Sekretaris Majelis Tinggi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jero Wacik, agar Anas segera mengundurkan diri, Ramadhan belum dapat memberikan jawaban.
"Saya engga tahu Pak Jero dan Syarif Hasan sampaikan keprihatinan walaupun tawaran solusi. Mereka di level Wanbin (Dewan Pembina). Belum pernah keduanya sampaikan. Kita tunggu perkembangannya. Ini harus kita pikul bersama. Makanya perlu ada solusi komprehensif," pungkasnya.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Ramadhan Pohan mengatakan, ketidakjelasan status Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait perannya di pembangunan Sport Center Hambalang, membuat posisi partainya tersandera.
"Bukan rahasia umum lagi, bahwa kami tersandera dengan KPK. Ketidakjelasan kader kami, padahal yang kami inginkan, salah katakan salah. Yang tidak salah katakan tidak. Jangan dikesankan salah," jelas Ramadhan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2013).
Ramadhan menjelaskan, bukan kepada Demokrat saja KPK melakukan sandera status politikus. Karena itu dia meminta agar lembaga superbody itu secepatnya menetapkan status Anas.
Pasalnya, jika hal ini dibiarkan, maka partai yang besar dengan warna biru tersebut akan terus mendapat cercaan dari masyarakat maupun Parpol lainnya.
"Walaupun yang diginikan bukan hanya Demokrat. Kami minta kejelasan. Kalau jelas, semua jadi terang berderang, kami bisa bekerja dengan baik, tidak jadi bahan ledekan, cercaan," ucapnya.
Sementara itu, ketika disinggung mengenai permintaan Sekretaris Majelis Tinggi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jero Wacik, agar Anas segera mengundurkan diri, Ramadhan belum dapat memberikan jawaban.
"Saya engga tahu Pak Jero dan Syarif Hasan sampaikan keprihatinan walaupun tawaran solusi. Mereka di level Wanbin (Dewan Pembina). Belum pernah keduanya sampaikan. Kita tunggu perkembangannya. Ini harus kita pikul bersama. Makanya perlu ada solusi komprehensif," pungkasnya.
(maf)
