Kejanggalan dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq

Sindonews.com - Center for Indonesian Reform (CIR) mencurigai adanya kalangan luar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sengaja ingin menghancurkan citra partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu, untuk menurunkan suaranya di Pemilu 2014 mendatang.

"PKS ada skenario dari kalangan eksternal yang ingin menjatuhkan PKS. Skenario untuk menjatuhkan PKS terlihat justru dari kejanggalan pemeriksaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Direktur Eksekutif CIR, Sapto Waluyo dalam rilisnya yang diterima Sindonews, Sabtu (2/2/2013).

Menurutnya, mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) tidak tertangkap tangan menerima suap, tapi datang sendiri ke kantor KPK dengan sukarela. Sebenarnya, Luthfi bisa bilang akan datang besok paginya, karena malam itu memang tak ada pemeriksaan, hanya ditanya identitas dan kondisi kesehatan.

"LHI diduga terkait suap hanya karena pengakuan seorang tersangka, sampai sekarang KPK belum membuka apa itu dua alat bukti yang dinilai cukup. Jangan sampai nanti terjadi perubahan atau penambahan alat bukti karena dakwaan suap, misalnya, dinilai lemah. Di situlah, profesionalitas KPK diuji," tandasnya.

Selain itu dia mengungkapkan kejanggalan lain, adanya kunjungan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) ke gedung lembaga antikorupsi tersebut. Dibalik kunjungan itu, dia mencurigai adanya kepentingan.

"Di tengah kejanggalan itu, kita lihat ada keanehan lain, misal kunjungan Dubes AS ke kantor KPK pada saat bersamaan dengan penangkapan tersangka suap daging impor. Jelas AS berkepentingan dengan isu daging impor karena Pemerintah RI (Kementan) sedang membatasi importasi pangan demi meningkatkan kesejahteraan peternak domestik. Apalagi, impor daging dari AS (dan negara lain) diduga ada yang bercampur daging sapi dan babi," paparnya.

Maka itu dia mengatakan, sikap Fraksi PKS jelas dan tegas mendukung pembatasan impor demi swasembada daging. Itu yang membuat marah para importir dan tentu pengusaha daging luar negeri.
"Pimpinan KPK jangan berpura-pura naif atau tak tahu terhadap lingkungan makro itu. Tepat pada hari penangkapan, juga ada berita mengagetkan tentang penyimpangan pajak keluarga istana. Mengapa KPK tak mengusut laporan yang berdasarkan temuan resmi Dirjen Pajak itu?" keluhnya.

Dia menyatakan, tugas KPK memeriksa kekayaan pejabat publik, apalagi ini top figures. Laporan media massa lebih kuat dari pada sekadar laporan 'anggota masyarakat' tentang kasus suap.

"Anggota masyarakat itu siapa sih, apa KPK tidak curiga dia juga terlibat suap? Misalnya, pelapor itu sesama importir yang merasa tersisihkan, atau dia pejabat di Kementan yang pernah disingkirkan? KPK kan harus menguji kredibilitas pelapor dan itu semua wajib diberkas (BAP), meski mungkin nanti tidak berani ditampilkan di pengadilan," tandasnya.