PKS Depok tunggu arahan
PKS Depok tunggu arahan
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok Suparyono mengatakan, pihaknya tidak terpengaruh terkait isu yang menerpa partainya.
Menurutnya, hingga kini DPD PKS Depok masuh menunggu arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS. "Kami belum bisa bicara, itu kewenangan DPP. Kami tetap biasa-biasa saja, tidak terpengaruh," ucapnya kepada wartawan, di Depok, Jawa Barat, Kamis (31/01/2013).
Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) DPD PKS Depok El Shanti Yuliana menambahkan, pihaknya mencoba tenang menghadapi masalah yang menerpa partainya. "Kami tetap tenang, tetap menjalankan agenda-agenda seperti biasa. Banyak berdoa dan menjaga kesolidan," kata Shanti.
Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, penangkapan dalam kasus tersebut merupakan permasalahan pangan dan menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga dengan adanya peristiwa tersebut dirinya meyakini turut membantu kesejahteraan masyarakat.
"Suap menyuap terkait itu (impor daging) sudah menjadi soal ketahanan pangan dan nasional interest," jelas Bambang dalam diskusi 'Memiskinkan Koruptor melalui Penerapan Pasal Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang' di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Menurutnya, hingga kini DPD PKS Depok masuh menunggu arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS. "Kami belum bisa bicara, itu kewenangan DPP. Kami tetap biasa-biasa saja, tidak terpengaruh," ucapnya kepada wartawan, di Depok, Jawa Barat, Kamis (31/01/2013).
Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) DPD PKS Depok El Shanti Yuliana menambahkan, pihaknya mencoba tenang menghadapi masalah yang menerpa partainya. "Kami tetap tenang, tetap menjalankan agenda-agenda seperti biasa. Banyak berdoa dan menjaga kesolidan," kata Shanti.
Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, penangkapan dalam kasus tersebut merupakan permasalahan pangan dan menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga dengan adanya peristiwa tersebut dirinya meyakini turut membantu kesejahteraan masyarakat.
"Suap menyuap terkait itu (impor daging) sudah menjadi soal ketahanan pangan dan nasional interest," jelas Bambang dalam diskusi 'Memiskinkan Koruptor melalui Penerapan Pasal Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang' di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
(maf)
Explore More