Kekayaan Cagub Effendi Simbolon naik 4 kali lipat
Kekayaan Cagub Effendi Simbolon naik 4 kali lipat
A
A
A
Sindonews.com- Salah satu calon gubernur Sumatera Utara Effendi Simbolon diketahui mengalami peningkatan harta kekayaan mencapai empat kali lipat hanya dalam jangka waktu dua bulan. Jumlah tersebut diketahui berdasarkan hasil verifikasi harta kekayaan para calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara di kediaman mereka masing-masing.
"Effendi Simbolon, pelaporan 20 November 2012 sebesar 30.300 dollar AS dan Rp 16,88 miliar. Hasil klarifikasi tanggal 28 Januari 2013 sebesar 91.970 dollar AS dan Rp 57,76 miliar," kata Direktur Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Dedie A Rachim, melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (29/1/2013).
Nilai ini lebih tinggi dibandingkan harta yang dilaporkan Effendi sendiri ke KPK pada 20 November 2012. Dalam laporan tersebut, Effendi menyebutkan total hartanya senilai Rp 16,88 miliar dan 30.300 dollar AS.
Dedie menjelaskan, peningkatan nilai itu sendiri dikarenakan nilai aset berupa tanah dan bangunan yang dilaporkan Effendi ke KPK masih menggunakan data perhitungan tahun 2009.
"Selisih akibat dari jumlah aset berupa tanah dan bangunan yang dilaporkan sebelumnya memakai data perhitungan tahun 2009," jelasnya.
Pada Senin (28/1/2013) kemarin, petugas KPK mendatangi kediaman Effendi dan cagub lainnya, Gus Irawan Pasaribu. Effendi yang merupakan wakil ketua Komisi VII DPR itu beralamat di Jalan Empang Tiga, Komplek Depnaker Nomor 11 RT 008/02 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
KPK hari ini kembali melalukan verifikasi harta dengan mendatangi kediaman para cagub dan cawagub lainnya. Mereka yang didatangi petugas KPK hari ini adalah Djumiran Abdi (cawagub) di Medan, dan Soekirman (cawagub) di Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
Pada Rabu (30/1/2013), petugas KPK akan menyambangi kediaman Gatot Pujo (cagub), Fadly Nurzal (cawagub), Rustam Effendi (cawagub), dan Amri Tambunan (cagub) di Medan. Sementara, Kamis (31/1/2013), petugas KPK mendatangi kediaman Chairuman Harahap (cagub) dan Tengku Erry di Medan (cawagub).
Adapun hasil verifikasi atau pengecekan laporan harta kekayaan para cagub dan cawagub Sumut ini kemudian akan diteruskan ke komisi pemilihan umum daerah (KPUD) dan dipublikasikan. Verifikasi harta dilakukan KPK dalam rangka mendorong transparansi calon kepala daerah dan menciptakan pemilihan umum daerah yang berintegritas.
"Effendi Simbolon, pelaporan 20 November 2012 sebesar 30.300 dollar AS dan Rp 16,88 miliar. Hasil klarifikasi tanggal 28 Januari 2013 sebesar 91.970 dollar AS dan Rp 57,76 miliar," kata Direktur Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Dedie A Rachim, melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (29/1/2013).
Nilai ini lebih tinggi dibandingkan harta yang dilaporkan Effendi sendiri ke KPK pada 20 November 2012. Dalam laporan tersebut, Effendi menyebutkan total hartanya senilai Rp 16,88 miliar dan 30.300 dollar AS.
Dedie menjelaskan, peningkatan nilai itu sendiri dikarenakan nilai aset berupa tanah dan bangunan yang dilaporkan Effendi ke KPK masih menggunakan data perhitungan tahun 2009.
"Selisih akibat dari jumlah aset berupa tanah dan bangunan yang dilaporkan sebelumnya memakai data perhitungan tahun 2009," jelasnya.
Pada Senin (28/1/2013) kemarin, petugas KPK mendatangi kediaman Effendi dan cagub lainnya, Gus Irawan Pasaribu. Effendi yang merupakan wakil ketua Komisi VII DPR itu beralamat di Jalan Empang Tiga, Komplek Depnaker Nomor 11 RT 008/02 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
KPK hari ini kembali melalukan verifikasi harta dengan mendatangi kediaman para cagub dan cawagub lainnya. Mereka yang didatangi petugas KPK hari ini adalah Djumiran Abdi (cawagub) di Medan, dan Soekirman (cawagub) di Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
Pada Rabu (30/1/2013), petugas KPK akan menyambangi kediaman Gatot Pujo (cagub), Fadly Nurzal (cawagub), Rustam Effendi (cawagub), dan Amri Tambunan (cagub) di Medan. Sementara, Kamis (31/1/2013), petugas KPK mendatangi kediaman Chairuman Harahap (cagub) dan Tengku Erry di Medan (cawagub).
Adapun hasil verifikasi atau pengecekan laporan harta kekayaan para cagub dan cawagub Sumut ini kemudian akan diteruskan ke komisi pemilihan umum daerah (KPUD) dan dipublikasikan. Verifikasi harta dilakukan KPK dalam rangka mendorong transparansi calon kepala daerah dan menciptakan pemilihan umum daerah yang berintegritas.
(kri)
Explore More