Menanti terbit rupiah baru

Mengawali 2013 panggung ekonomi dalam negeri dihadirkan perbincangan menarik seputar redenominasi atau penyederhanaan mata uang. Praktis topik tersebut mendapatkan respons beragam dari berbagai kalangan.

Jika rencana itu dilakukan, rakyat Indonesia akan bertransaksi dengan mata uang rupiah baru. Implementasi pelaksanaan redenominasi akan dimulai pada 1 Januari 2014 dan penggunaan label harga ganda (dual price tagging) dimulai pada 1 Juli 2013. Seiring berlakunya label harga ganda, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan mata uang dengan gambar yang sama, namun angkanya berbeda.

Tiga angka nol pada uang lama yang dipakai sekarang akan dihapus. Setelah proses ini berjalan lancar, dilakukan penerbitan mata uang rupiah dengan desain baru pada 2023. Tahapan-tahapan itu hasil rancangan undang-undang tentang pengaturan ulang pecahan rupiah. Namun, rencana itu tetap tidak akan terealisasi jika RUU yang diajukanke DPR tidak disetujui.

Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, redenominasi rupiah ini akan dilaksanakan secara penuh dan menerbitkan mata uang rupiah dengan desain yang baru pada 2022. Masa sosialisasi akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun lalu.

Sementara itu, label harga ganda diterapkan pada masa transisi agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Nilai rupiah tetap sama kendati tiga angka nolnya dihilangkan.

”Pemerintah tidak ingin rencana ini dikatakan sebagai sanering (pemotongan mata uang),yang bisa berakibat gejolak. Redenominasi adalah penggunaan mata uang baru dengan nilai yang sama, sedangkan sanering adalah pemotongan nilai mata uang,” kata Agus pada acara ”Konsultasi Publik Perubahan Harga Rupiah Redenominasi Bukan Sanering” di Hotel Borobudor, Jakarta, Rabu (23 Januari 2013).

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Sri Adiningsih mengatakan, rencana pemerintah yang ingin menyederhanakan nilai mata uang rupiah dinilai belum tepat. Kondisi rupiah sesungguhnya belum stabil dan situasi perekonomian global juga masih mengkhawatirkan.

Tujuan rencana ini memang diperlukan, tetapi membutuhkan waktu yang tepat.”Kenapa diperlukan karena mata uang rupiah melemah di dunia.Rencana ini bisa dilakukan jika timing-nya sudah tepat dan kondisi pasar dunia membaik,” kata Sri kepada Seputar Indonesia (SINDO), Sabtu (27 Januari 2013).

Kendati begitu, rencana ini memiliki segi positif. Rencana penyederhanaanrupiahiniakan memudahkan perhitungan masyarakat dan pembukuan perusahaan. Kebijakan ini bahkan bisa memosisikan mata uang rupiah kembali menguat karena nilainya lebih sederhana. Karena itu, jika sudah benar-benar berencana ingin diimplementasikan, kerja yang paling utama adalah persoalan sosialisasi yang matang terhadap masyarakat.

Tugas ini memang membutuhkan waktu yang lama karena jika masyarakat memahami sebaliknya, tidak menutup kemungkinan akan terjadi gejolak. Ketidaksepakatan terhadap rencana pemberlakuan redenominasi juga dikemukakan Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani. Pengamat ekonomi ini mengatakan, rencana kebijakan redenominasi rupiah belum penting untuk diimplementasikan.

Kondisi perekonomian dalam negeri tengah menghadapi banyak persoalan akibat krisis global dan perbaikan kondisi internal.”Selain karena belum ‘urgent’ dilakukan saat ini, implikasi dari redenominasi bisa ke inflasi juga,” kata Aviliani usai acara ”Economy Outlook 2013: Terus Tumbuh dengan Kekuatan Domestik” yang diadakan KEN di Jakarta (10 Desember /2012).

Redenominasi diperlukan, namun kebijakan itu belum sesuai jika dilaksanakan dalam situasi ekonomi global yang seperti sekarang.

Dari sisi biaya, lanjut Aviliani, pemerintah akan banyak mengeluarkan anggaran besar karena seiring dengan pencetakan ulang uang rupiah dan menerbitkan mata uang dengan desain baru. ”Padahal, melihat PDB kita sekarang saja mencapai Rp8 triliun, lalu bagaimana Anda membayangkan biaya cetaknya,” kata Aviliani.