Komisi III apresiasi KY berani ungkap hakim amoral
Sabtu, 26 Januari 2013 - 14:21 WIB
Komisi III apresiasi KY berani ungkap hakim amoral
A
A
A
Sindonews.com- Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Alhabsy mengapresiasi kinerja Komisi Yudisial (KY) dalam mengungkap kasus perselingkukan hakim di Kalimantan Barat dan Simalungun. Ia menilai, pengungkapan itu merupakan bentuk kerja keras untuk menjaga dan menegakkan wibawa hakim.
Ia melanjutkan, publik berharap KY akan terus menyisir para hakim yang bertindak amoral. Pasalnya, ini merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk membersihkan lembaga peradilan dari tindak asusila.
"Tentunya negara ini tidak bisa membiarkan nasib seseorang akan dihakimi oleh orang-orang yang bermasalah secara moral ataupun etika. Bila ini dibiarkan tentunya kewibawaan lembaga peradilan di republik ini semakin terpuruk," ungkap Aboebakar kepada Sindonews, Sabtu (26/1/2013).
Politikus PKS menuturkan, setiap pencari keadilan tentunya berkeinginan diadili oleh hakim yang bertaqwa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Bila masih saja didapati para hakim yang bertindak secara amoral tentunya publik akan sulit percaya pada lembaga peradilan di tanah air.
Akan tetapi, kata pria asal Kalimantan itu, kerja keras KY tentunya akan bertepuk sebelah tangan jika rekomendasinya diacuhkan oleh Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, hal itu bisa menjadi halangan KY untuk bekerja dengan maksimal.
"Seperti pada kasus hakim Puji yang tertangkap nyabu. KY telah memberikan rekomendasi untuk menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH), namun MA menolak rekomendasi tersebut," ujarnya.
Ia menambahkan, seharusnya dua lembaga negara ini saling menghormati kewenangan dan tugas masing-masing. Keduanya harus membangun sinergi dan komunikasi yang lebih baik lagi ke depan.
"Dengan demikian, MA dapat dibersihkan dari oknum yang suka nyabu, selingkuh ataupun perbuatan amoral lainnya," tegasnya.
/
Ia melanjutkan, publik berharap KY akan terus menyisir para hakim yang bertindak amoral. Pasalnya, ini merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk membersihkan lembaga peradilan dari tindak asusila.
"Tentunya negara ini tidak bisa membiarkan nasib seseorang akan dihakimi oleh orang-orang yang bermasalah secara moral ataupun etika. Bila ini dibiarkan tentunya kewibawaan lembaga peradilan di republik ini semakin terpuruk," ungkap Aboebakar kepada Sindonews, Sabtu (26/1/2013).
Politikus PKS menuturkan, setiap pencari keadilan tentunya berkeinginan diadili oleh hakim yang bertaqwa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Bila masih saja didapati para hakim yang bertindak secara amoral tentunya publik akan sulit percaya pada lembaga peradilan di tanah air.
Akan tetapi, kata pria asal Kalimantan itu, kerja keras KY tentunya akan bertepuk sebelah tangan jika rekomendasinya diacuhkan oleh Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, hal itu bisa menjadi halangan KY untuk bekerja dengan maksimal.
"Seperti pada kasus hakim Puji yang tertangkap nyabu. KY telah memberikan rekomendasi untuk menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH), namun MA menolak rekomendasi tersebut," ujarnya.
Ia menambahkan, seharusnya dua lembaga negara ini saling menghormati kewenangan dan tugas masing-masing. Keduanya harus membangun sinergi dan komunikasi yang lebih baik lagi ke depan.
"Dengan demikian, MA dapat dibersihkan dari oknum yang suka nyabu, selingkuh ataupun perbuatan amoral lainnya," tegasnya.
/
(kri)
