DPR sekarang seperti zaman orba
Rabu, 23 Januari 2013 - 13:16 WIB
DPR sekarang seperti zaman orba
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama ini terlalu jauh masuk ke hal-hal teknis, sehingga fokus kerjanya tidak maksimal. Sekarang ini, hampir semua jabatan-jabatan pemerintahan harus masuk melalui fit and proper test DPR.
"Semestinya DPR fokus saja mengurus masalah besar karena lembaga legislatif ini acuan untuk hal besar. Kalau semua hal teknis juga di DPR, maka berakibat tidak sehat," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashidiqie, di Jakarta, Rabu (23/1/2013).
Jimly juga mengingatkan agar lembaga legislatif DPR tak usah lagi mengurus hal teknis, seperti melakukan fit and proper test pada jabatan yang semestinya selesai di pemerintah.
"Sekarang kan segala jabatan, segala komisi negara diseleksi DPR. Habis waktu untuk fit and proper test. Nanya ini itu padahal orang yang akan dipilih sudah dikantongi duluan. Mubadzir jadinya," tandas Jimly.
Oleh karena itu, Jimly mengatakan perlu dievaluasi ataupun melakukan revisi terhadap UU agar DPR tak mengurus semua hal teknis. Lembaga ini harus difokuskan pada masalah besar, serta memilih pejabat-pejabat tertentu saja.
"Misalnya fit and proper test KPK, Kapolri, MK, MA dan sebagainya iya memang di DPR. Tapi kalau misalnya hanya komisi perlindungan anak dan sejenisnya, itu engga usah DPR. Selesaikan saja di pemerintah," ucapnya.
Jimly menilai DPR sudah terjebak pada urusan yang amat teknis, sehingga banyak yang berubah jadi masalah negosiasi. "Kalau begini terus, lama-lama DPR bisa seperti pada jaman orba dulu," pungkasnya.
"Semestinya DPR fokus saja mengurus masalah besar karena lembaga legislatif ini acuan untuk hal besar. Kalau semua hal teknis juga di DPR, maka berakibat tidak sehat," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashidiqie, di Jakarta, Rabu (23/1/2013).
Jimly juga mengingatkan agar lembaga legislatif DPR tak usah lagi mengurus hal teknis, seperti melakukan fit and proper test pada jabatan yang semestinya selesai di pemerintah.
"Sekarang kan segala jabatan, segala komisi negara diseleksi DPR. Habis waktu untuk fit and proper test. Nanya ini itu padahal orang yang akan dipilih sudah dikantongi duluan. Mubadzir jadinya," tandas Jimly.
Oleh karena itu, Jimly mengatakan perlu dievaluasi ataupun melakukan revisi terhadap UU agar DPR tak mengurus semua hal teknis. Lembaga ini harus difokuskan pada masalah besar, serta memilih pejabat-pejabat tertentu saja.
"Misalnya fit and proper test KPK, Kapolri, MK, MA dan sebagainya iya memang di DPR. Tapi kalau misalnya hanya komisi perlindungan anak dan sejenisnya, itu engga usah DPR. Selesaikan saja di pemerintah," ucapnya.
Jimly menilai DPR sudah terjebak pada urusan yang amat teknis, sehingga banyak yang berubah jadi masalah negosiasi. "Kalau begini terus, lama-lama DPR bisa seperti pada jaman orba dulu," pungkasnya.
(lns)
