Mendagri diminta aktif awasi dana hibah dan bansos

Sindonews.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi diminta untuk aktif dalam memantau dan mengevaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di setiap provinsi khususnya dana hibah dan bantuan sosial (bansos).

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Indonesia Budget Center (IBC) menilai APBD rentan di politisasi, karenanya perlu adanya pengawasan khusus dari pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut.

"Mendagri diharapkan ikuti memantau dan evaluasi APBD di setiap provinsi karena rawan politisasi," jelas Koordinator IBC, Roy Salam di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IVD, Jakarta Selatan, Minggu (20/1/2013).

Tak hanya itu, ICW juga menyarankan agar pencairan anggaran seperti dana hibah dan bansos ditunda hingga pilkada suatu daerah selesai, karena jika dicairkan sebelum pilkada maka rawan korupsi politik.

"Tunda pencairan alokasi dana hibah dan bansos, dana ini dimungkinkan didistribusikan setelah pilkada selesai," terangnya.

Terakhir, dirinya juga meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut berperan aktif dalam mengawasi dana hibah dan bansos.

"BPK dan KPK harus berperan aktif dalam pengawasan dan penanganan kasus dana bansos dan hibah," tandasnya.