Menko Polhukam apresiasi sikap DPR soal Daming
Rabu, 16 Januari 2013 - 09:46 WIB
Menko Polhukam apresiasi sikap DPR soal Daming
A
A
A
Sindonews.com- Pemerintah menyatakan keadilan gender menjadi bagian dalam demokrasi. Karenanya, sikap fraksi-fraksi DPR yang menerapkan standar etika yang ketat dalam menyeleksi Hakim Agung patut diapresiasi.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto menyatakan, pemerintah menyambut gembira dan mendukung sepenuh hati keputusan fraksi DPR yang pada hari ini telah menerapkan standar etika yang ketat dalam menyeleksi hakim agung.
"Pemerintah juga merasa besar hati menyaksikan kuat dan sensitifnya perasaan keadilan yang hidup di masyarakat. Ini adalah bukti bahwa keadilan gender adalah bagian dari etika publik dalam demokrasi kita," kata Djoko, Rabu (16/1/2013).
Mantan panglima TNI ini menuturkan, keadilan bukanlah keadilan bila hanya melindungi satu jenis kelamin dan hukum tidak boleh dibiarkan menjadi kepanjangan dominasi patriarki. Sebab, demokrasi kita tidak bisa penuh dirayakan tanpa hak dan peran setara perempuan di dalamnya.
"Kita semua perlu mengambil peran untuk memastikan Indonesia tak akan pernah menjadi bangsa yang mengingkari dan mengecualikan sejarah perjuangan perempuan," tuturnya.
Reaksi keras kaum perempuan Indonesia yang muncul hari ini terhadap hakim yang tak sensitif itu, lanjutnya, adalah bukti menggembirakan bahwa sejarah perjuangan kaum perempuan dalam demokrasi Indonesia bukan saja sudah lama dimulai. "Namun juga akan terus melengkapi rupa dan isi kebangsaan Indonesia," imbuhnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto menyatakan, pemerintah menyambut gembira dan mendukung sepenuh hati keputusan fraksi DPR yang pada hari ini telah menerapkan standar etika yang ketat dalam menyeleksi hakim agung.
"Pemerintah juga merasa besar hati menyaksikan kuat dan sensitifnya perasaan keadilan yang hidup di masyarakat. Ini adalah bukti bahwa keadilan gender adalah bagian dari etika publik dalam demokrasi kita," kata Djoko, Rabu (16/1/2013).
Mantan panglima TNI ini menuturkan, keadilan bukanlah keadilan bila hanya melindungi satu jenis kelamin dan hukum tidak boleh dibiarkan menjadi kepanjangan dominasi patriarki. Sebab, demokrasi kita tidak bisa penuh dirayakan tanpa hak dan peran setara perempuan di dalamnya.
"Kita semua perlu mengambil peran untuk memastikan Indonesia tak akan pernah menjadi bangsa yang mengingkari dan mengecualikan sejarah perjuangan perempuan," tuturnya.
Reaksi keras kaum perempuan Indonesia yang muncul hari ini terhadap hakim yang tak sensitif itu, lanjutnya, adalah bukti menggembirakan bahwa sejarah perjuangan kaum perempuan dalam demokrasi Indonesia bukan saja sudah lama dimulai. "Namun juga akan terus melengkapi rupa dan isi kebangsaan Indonesia," imbuhnya.
(kri)
