Andi Mallarangeng harus buka fakta sebenarnya
Rabu, 09 Januari 2013 - 22:03 WIB
Andi Mallarangeng harus buka fakta sebenarnya
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng dituntut menjunjung kebenaran dengan membuka segala informasi dan data terkait kasus dugaan korupsi Hambalang saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi bagi Deddy Kusdinar pada Jumat 11 Januari 2013.
Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati menyatakan, sebagai orang baik, Andisebaiknya menyampaikan apa yang diketahuinya terkait proyek tersebut. Dia berharap, pemanggilan anggota Komisi X nantinya bisa membantu, dapat membuka proses penganggaran secara benar berdasarkan faktanya.
"Saya tetap mendorong bahwa kebenaran dalam bentuk apapun itu harus dibuka," ungkap Reni saat dihubungi SINDO, Rabu (9/1/2013).
Anggota Panitia Kerja (Panja) Hambalang itu menilai, penanganan kasus Hambalang di KPK sendiri sejauh ini perkembangannya sudah baik dan sudah ada progresnya.
Pasalnya, dengan penetapan tersangka Andi Mallarangeng dan Deddy Kusdinar yang kemudian diteruskan dengan pencegahan dan pemeriksaan beberapa pihak serta penggeledahan di sejumlah tepat, menunjukkan keseriusan KPK membongkar kasus tersebut.
"Tetapi harus ada pemeriksaan lebih mendalam lagi terhadap temuan investigasi BPK dengan penyidikan dan penyelidikan yang ada di KPK saya kira," tuturnya.
Reni berharap, KPK dapat mengusut bukan hanya sampai ditahapan Kemenpora saja yang ditersangkakan, apalagi ada dugaan keterlibatan pihak lain itu dikuatkan dengan audit BPK.
Politikus PPP itu menyatakan, siapapun yang terlibat dan turut menikmati dana Hambalang harus dibuka secara terang-benderang. Karena, anggaran itu bukan anggaran yang sedikit.
"Masih bersyukur dari Rp1,25 triliun yang diminta itu baru Rp675 miliar yang keluar," bebernya.
Lebih lanjut dia mengatakan, kalau seandainya dana itu secara keseluruhan dikucurkan tentu akan mengakibatkan korupsi yang tidak bisa diduga. Dia menilai, kalau kasus Hambalang ini tidak keburu dibuka, mungkin negara akan mengeluarkan anggaran Rp1,25 triliun tersebut.
"Makanya sisanya kan ada Rp578 miliar sesuai dengan yang mereka (Kemenpora) minta itu tidak setujui makanya kita bintangi. Bersyukur juga pada Allah SWT," tandasnya.
Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati menyatakan, sebagai orang baik, Andisebaiknya menyampaikan apa yang diketahuinya terkait proyek tersebut. Dia berharap, pemanggilan anggota Komisi X nantinya bisa membantu, dapat membuka proses penganggaran secara benar berdasarkan faktanya.
"Saya tetap mendorong bahwa kebenaran dalam bentuk apapun itu harus dibuka," ungkap Reni saat dihubungi SINDO, Rabu (9/1/2013).
Anggota Panitia Kerja (Panja) Hambalang itu menilai, penanganan kasus Hambalang di KPK sendiri sejauh ini perkembangannya sudah baik dan sudah ada progresnya.
Pasalnya, dengan penetapan tersangka Andi Mallarangeng dan Deddy Kusdinar yang kemudian diteruskan dengan pencegahan dan pemeriksaan beberapa pihak serta penggeledahan di sejumlah tepat, menunjukkan keseriusan KPK membongkar kasus tersebut.
"Tetapi harus ada pemeriksaan lebih mendalam lagi terhadap temuan investigasi BPK dengan penyidikan dan penyelidikan yang ada di KPK saya kira," tuturnya.
Reni berharap, KPK dapat mengusut bukan hanya sampai ditahapan Kemenpora saja yang ditersangkakan, apalagi ada dugaan keterlibatan pihak lain itu dikuatkan dengan audit BPK.
Politikus PPP itu menyatakan, siapapun yang terlibat dan turut menikmati dana Hambalang harus dibuka secara terang-benderang. Karena, anggaran itu bukan anggaran yang sedikit.
"Masih bersyukur dari Rp1,25 triliun yang diminta itu baru Rp675 miliar yang keluar," bebernya.
Lebih lanjut dia mengatakan, kalau seandainya dana itu secara keseluruhan dikucurkan tentu akan mengakibatkan korupsi yang tidak bisa diduga. Dia menilai, kalau kasus Hambalang ini tidak keburu dibuka, mungkin negara akan mengeluarkan anggaran Rp1,25 triliun tersebut.
"Makanya sisanya kan ada Rp578 miliar sesuai dengan yang mereka (Kemenpora) minta itu tidak setujui makanya kita bintangi. Bersyukur juga pada Allah SWT," tandasnya.
(maf)
