2013-2014 Indonesia diwarnai konflik dalam negeri
Senin, 07 Januari 2013 - 16:39 WIB
2013-2014 Indonesia diwarnai konflik dalam negeri
A
A
A
Sindonews.com - Konflik terjadi di daerah-daerah diperkirakan akan terus terjadi di tahun 2013 ini, bahkan 2014.
Untuk mengantisipasi akan hal itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan pada jajarannya khususnya bidang politik, hukum dan keamanan (Polhukam) untuk semakin giat bekerja guna mengantisipasi konflik. Hal itu dilakukan agar keamanan dan kenyamanan masyarakat terjamin.
"Bapak presiden sampaikan tahun 2013-2014 situasi politik pasti akan menghangat. Prediksi dan analisis jajaran Polhukam maupun BNPT memang eskalasi di tahun kedepan masih jadi tantangan yang harus dihadapi dengan serius," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (7/1/2013).
Sebagai negara demokrasi, sambung Djoko, masyarakat Indonesia sudah pasti menyukai proses berdemokrasi. Namun di lain pihak, masyarakat menginginkan kondisi yang aman dan nyaman khususnya dalam bekerja.
"Oleh karena itu bagaimana kita sinergikan kedua kebutuhan itu agar tidak berdampak pada aspek keamanan," tuturnya.
Oleh karenanya, Presiden menginstruksikan kepada jajaran aparat keamanan serta pemerintah daerah bisa mengelola konflik dan keamanan di wilayahnya masing-masing. Tiap daerah, lanjut Djoko, mememiliki kekhususan, kekhasan, serta sumber konflik yang berbeda.
Biasanya kepolisian dan TNI memiliki peta konflik tersebut. Hal itu yang harus disinergikan dengan pemerintah di provinsi dan kabupaten.
Disamping itu, lanjut Djoko, Presiden juga menginstruksikan bahwa menegakkan hukum dan keamanan tak boleh melupakan upaya-upaya kultural yaitu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat, untuk bersama-sama mencegah terjadinya kerusuhan dan konflik.
Untuk mengantisipasi akan hal itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan pada jajarannya khususnya bidang politik, hukum dan keamanan (Polhukam) untuk semakin giat bekerja guna mengantisipasi konflik. Hal itu dilakukan agar keamanan dan kenyamanan masyarakat terjamin.
"Bapak presiden sampaikan tahun 2013-2014 situasi politik pasti akan menghangat. Prediksi dan analisis jajaran Polhukam maupun BNPT memang eskalasi di tahun kedepan masih jadi tantangan yang harus dihadapi dengan serius," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (7/1/2013).
Sebagai negara demokrasi, sambung Djoko, masyarakat Indonesia sudah pasti menyukai proses berdemokrasi. Namun di lain pihak, masyarakat menginginkan kondisi yang aman dan nyaman khususnya dalam bekerja.
"Oleh karena itu bagaimana kita sinergikan kedua kebutuhan itu agar tidak berdampak pada aspek keamanan," tuturnya.
Oleh karenanya, Presiden menginstruksikan kepada jajaran aparat keamanan serta pemerintah daerah bisa mengelola konflik dan keamanan di wilayahnya masing-masing. Tiap daerah, lanjut Djoko, mememiliki kekhususan, kekhasan, serta sumber konflik yang berbeda.
Biasanya kepolisian dan TNI memiliki peta konflik tersebut. Hal itu yang harus disinergikan dengan pemerintah di provinsi dan kabupaten.
Disamping itu, lanjut Djoko, Presiden juga menginstruksikan bahwa menegakkan hukum dan keamanan tak boleh melupakan upaya-upaya kultural yaitu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat, untuk bersama-sama mencegah terjadinya kerusuhan dan konflik.
(lns)
