DPR & pemerintah diminta mengedepankan kesejahteraan rakyat
Rabu, 02 Januari 2013 - 08:54 WIB
DPR & pemerintah diminta mengedepankan kesejahteraan rakyat
A
A
A
Sindonews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan, tahun 2013 ini merupakan tahun konsolidasi politik, pemerintah dengan partai politik untuk menuju perubahan di 2014.
Maka itu, pemerintah diminta segera mengoptimalkan keputusan politiknya demi kesejahteraan rakyat, serta kwalitas pembangunan negara yang mandiri dan berkepribadian menjadi kebutuhan NKRI.
"Egoisme dan konflik antar lembaga program pemberantasan korupsi pemberdayaan lembaga hukum harus optimal. Pemerintah harus pro rakyat yang berbhineka demi tetap tegaknya NKRI," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Tjahjo Kumolo dalam rilis yang diterima Sindonews, Rabu (2/1/2013).
Dia juga mengimbau, setiap kebijakan pemerintah jangan sampai menumbalkan rakyat. "Kemajemukan bangsa rakyat jangan lagi menjadi korban kebijakan publik. Di sini peran parpol (partai politik) melalui DPR berperan dalam masing-masing fungsi dan Tugasnya," tambahnya.
Dia juga mengatakan, pemilu sebagai tahap awal dalam proses demokrasi harus bisa mencerminkan hal tersebut. "Proses demokrasi harus terwujud dan ini harus tercermin dalam sistem Pemilihan Umum (Pemilu), KPU dan lembaga lain yang harus independen dan terhormat," katanya.
Selain itu kata Anggota Komisi I DPR itu, Pemerintah dan DPR sebagai pengambil kebijakan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancaila, serta pengambilan keputusan secara mufakat.
"Sistem rekruitmen politik, sistem penyelenggaraan pemerintahan dan mekanisme pengambilan keputusan politik dengan semangat Pancasila, harus dikembalikan pada proses pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat, gotong royong demi kesejahteraan rakyat," katanya.
Maka itu, pemerintah diminta segera mengoptimalkan keputusan politiknya demi kesejahteraan rakyat, serta kwalitas pembangunan negara yang mandiri dan berkepribadian menjadi kebutuhan NKRI.
"Egoisme dan konflik antar lembaga program pemberantasan korupsi pemberdayaan lembaga hukum harus optimal. Pemerintah harus pro rakyat yang berbhineka demi tetap tegaknya NKRI," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Tjahjo Kumolo dalam rilis yang diterima Sindonews, Rabu (2/1/2013).
Dia juga mengimbau, setiap kebijakan pemerintah jangan sampai menumbalkan rakyat. "Kemajemukan bangsa rakyat jangan lagi menjadi korban kebijakan publik. Di sini peran parpol (partai politik) melalui DPR berperan dalam masing-masing fungsi dan Tugasnya," tambahnya.
Dia juga mengatakan, pemilu sebagai tahap awal dalam proses demokrasi harus bisa mencerminkan hal tersebut. "Proses demokrasi harus terwujud dan ini harus tercermin dalam sistem Pemilihan Umum (Pemilu), KPU dan lembaga lain yang harus independen dan terhormat," katanya.
Selain itu kata Anggota Komisi I DPR itu, Pemerintah dan DPR sebagai pengambil kebijakan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancaila, serta pengambilan keputusan secara mufakat.
"Sistem rekruitmen politik, sistem penyelenggaraan pemerintahan dan mekanisme pengambilan keputusan politik dengan semangat Pancasila, harus dikembalikan pada proses pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat, gotong royong demi kesejahteraan rakyat," katanya.
(mhd)
