BNPB susun masterplan kurangi risiko akibat Tsunami
Minggu, 30 Desember 2012 - 07:14 WIB
BNPB susun masterplan kurangi risiko akibat Tsunami
A
A
A
Sindonews.com - Gempa bumi disertai Tsunami terus menjadi ancaman sebagian warga di beberapa daerah di Indonesia. Menghadapi ancaman yang tidak bisa diprediksi kapan terjadinya itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupaya mengantisipasi dengan cara mengurangi risiko akibat bencana.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, BNPB segera menyusun masterplan pengurangan risiko bencana Tsunami dengan melibatkan berbagai institusi terkait serta perguruan tinggi.
Kementerian, sejumlah lembaga, perguruan tinggi, budayawan, seniman, pakar luar negeri, LSM, media juga dilibatkan dalam menyusun masterplan itu.
"Kami mengadakan diskusi, koordinasi dan kunjungan di lapangan untuk menyusun masterplan itu," jelasnya kepada Sindonews, Minggu (30/12/2012).
Para ahli gempa bumi dan Tsunami dari perguruan tinggi seperti dari Unsyiah, USU, Unand, Universitas Bung Hatta, UI, IPB, ITB, UGM, Unair, ITS, Unej, Unhas, dan lainnya juga dilibatkan. Ditambah lembaga-lembaga riset seperti BPPT, LIPI, BRKP, KKP, dan BIG
Sedangkan kementerian yang dilibatkan adalah Bappenas, PU, KKP, BMKG, Kemenkes, Perhubungan, Kominfo, serta TNI dan Polri.
"Bahkan di Sumatera Barat melibatkan alim ulama, ninik mamak, cerdik pandai dan tokoh masyarakat untuk menggali apa keinginan masyarakat. Tidak aneh jika di Sumatera Barat untuk pembangunan shelter tidak ada satu pun masyarakat yang minta ganti rugi tanah," jelas Sutopo.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, BNPB segera menyusun masterplan pengurangan risiko bencana Tsunami dengan melibatkan berbagai institusi terkait serta perguruan tinggi.
Kementerian, sejumlah lembaga, perguruan tinggi, budayawan, seniman, pakar luar negeri, LSM, media juga dilibatkan dalam menyusun masterplan itu.
"Kami mengadakan diskusi, koordinasi dan kunjungan di lapangan untuk menyusun masterplan itu," jelasnya kepada Sindonews, Minggu (30/12/2012).
Para ahli gempa bumi dan Tsunami dari perguruan tinggi seperti dari Unsyiah, USU, Unand, Universitas Bung Hatta, UI, IPB, ITB, UGM, Unair, ITS, Unej, Unhas, dan lainnya juga dilibatkan. Ditambah lembaga-lembaga riset seperti BPPT, LIPI, BRKP, KKP, dan BIG
Sedangkan kementerian yang dilibatkan adalah Bappenas, PU, KKP, BMKG, Kemenkes, Perhubungan, Kominfo, serta TNI dan Polri.
"Bahkan di Sumatera Barat melibatkan alim ulama, ninik mamak, cerdik pandai dan tokoh masyarakat untuk menggali apa keinginan masyarakat. Tidak aneh jika di Sumatera Barat untuk pembangunan shelter tidak ada satu pun masyarakat yang minta ganti rugi tanah," jelas Sutopo.
(lns)
