Partai didik kadernya untuk korupsi?
Sabtu, 29 Desember 2012 - 10:00 WIB
Partai didik kadernya untuk korupsi?
A
A
A
Sindonews.com - Maraknya kasus korupsi yang menyandera banyak politikus partai politik (Parpol) dinilai merupakan salah Parpol sebagai mesin politiknya. Pasalnya hal itu merupakan hal yang dianggap lumrah dalam tubuh setiap parpol yang ada.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menegaskan, tradisi tersebut sangatlah kuat dan mengakar hingga turun temurun.
"Partai yang harus disalahkan, karena tak akan dilakukan jika partai tak memberikan sinyal oke untuk melakukan korupsi. Dengan catatan, asal main aman," jelas Ray Rangkuti kepada Sindonews, Sabtu (29/12/2012).
Menurutnya, jika ingin membersihkan para politikus yang melakukan tindak korupsi, negara harus melakukan pembersihan terhadap mesin politiknya, yakni partai.
"Ya mesin itulah yang harus dibersihkan lebih dulu, karena disitulah mereka dididik," tegasnya.
Dia juga mengkritik sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai tak profesional melihat fenomena politik tersebut.
"Seolah ada pembiaran, KPU hanya melakukan tindakan seadanya saja, padahal ada wewenang KPU untuk menertibkan hal itu. Mereka bisa melikuidasi partai yang bersangkutan jika ditemukan ada aliran dana yang gelap atau tak jelas baik rekomendasi dari KPK, BPK, maupun LSM sekalipun," jelasnya.
Sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis data partai politik (Parpol) yang tersangkut kasus korupsi. Dalam datanya, Partai Golkar menempati urutan pertama dengan perolehan 14 kader. Diposisi kedua, Partai Demokrat dengan 10 kader, dan disusul Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan delapan kader.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menegaskan, tradisi tersebut sangatlah kuat dan mengakar hingga turun temurun.
"Partai yang harus disalahkan, karena tak akan dilakukan jika partai tak memberikan sinyal oke untuk melakukan korupsi. Dengan catatan, asal main aman," jelas Ray Rangkuti kepada Sindonews, Sabtu (29/12/2012).
Menurutnya, jika ingin membersihkan para politikus yang melakukan tindak korupsi, negara harus melakukan pembersihan terhadap mesin politiknya, yakni partai.
"Ya mesin itulah yang harus dibersihkan lebih dulu, karena disitulah mereka dididik," tegasnya.
Dia juga mengkritik sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai tak profesional melihat fenomena politik tersebut.
"Seolah ada pembiaran, KPU hanya melakukan tindakan seadanya saja, padahal ada wewenang KPU untuk menertibkan hal itu. Mereka bisa melikuidasi partai yang bersangkutan jika ditemukan ada aliran dana yang gelap atau tak jelas baik rekomendasi dari KPK, BPK, maupun LSM sekalipun," jelasnya.
Sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis data partai politik (Parpol) yang tersangkut kasus korupsi. Dalam datanya, Partai Golkar menempati urutan pertama dengan perolehan 14 kader. Diposisi kedua, Partai Demokrat dengan 10 kader, dan disusul Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan delapan kader.
(rsa)
