BPK punya standar khusus tempatkan auditor
Jum'at, 21 Desember 2012 - 19:11 WIB
BPK punya standar khusus tempatkan auditor
A
A
A
Sindonews.com - Terlibatnya Firman Agung Sampurna sebagai auditor proyek Sport Center Hambalang tahap II terus menjadi pertanyaan, lantaran dia anak dari salah seorang terperiksa kasus Hambalang Kahar Muzakir anggota Komisi X DPR RI.
Begitu juga dengan Ketua DPR Marzuki Alie, dia juga merasa khawatir keberadaan Firman nantinya akan menganggu proses audit, pasalnya jika sudah mempunyai hubungan darah sangat manusiawi terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.
"Ya, karena sifat manusiawi yah. Hubungan baik, hubungan darah dan sebagainya," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/12/2012).
Namun dia yakin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempunyai standar khusus dalam penempatan auditor untuk menganalisi proyek sport Center Hambalang itu.
"Saya yakin BPK punya standar khusus. Tidak mungkin ada orang yang punya hubungan darah bisa melakukan audit terkait dengan satu kasus. Saya yakin BPK paham itu, " ujar Marzuki
Ketika ditanya apakah Pimpinan DPR akan menyurati BPK terkait revisi auditor, pihaknya masih menunggu sikap resmi Badan Akuntabilitas Keungan Negara DPR.
"Ya, kalau memang ada permintaan ya kita melanjutkan tidak ada masalah," pungkasnya.
Begitu juga dengan Ketua DPR Marzuki Alie, dia juga merasa khawatir keberadaan Firman nantinya akan menganggu proses audit, pasalnya jika sudah mempunyai hubungan darah sangat manusiawi terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.
"Ya, karena sifat manusiawi yah. Hubungan baik, hubungan darah dan sebagainya," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/12/2012).
Namun dia yakin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempunyai standar khusus dalam penempatan auditor untuk menganalisi proyek sport Center Hambalang itu.
"Saya yakin BPK punya standar khusus. Tidak mungkin ada orang yang punya hubungan darah bisa melakukan audit terkait dengan satu kasus. Saya yakin BPK paham itu, " ujar Marzuki
Ketika ditanya apakah Pimpinan DPR akan menyurati BPK terkait revisi auditor, pihaknya masih menunggu sikap resmi Badan Akuntabilitas Keungan Negara DPR.
"Ya, kalau memang ada permintaan ya kita melanjutkan tidak ada masalah," pungkasnya.
(lns)
