Bergaji tinggi, pejabat negara diminta merakyat
Minggu, 16 Desember 2012 - 14:53 WIB
Bergaji tinggi, pejabat negara diminta merakyat
A
A
A
Sindonews.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis daftar gaji pejabat negara sekelas gubernur, bupati atau wali kota.
Diketahui, mereka digaji puluhan hingga ratusan juta. Gaji sebesar itu mereka diminta untuk dapat mengabdi oleh rakyat.
Setiap satu rupiah yang diterima para pejabat tersebut, berasal dari retribusi dan pajak yang dibayar rakyat.
"Masyarakat harus ketahui, bahwa setiap satu rupiah yang dinikmati sebagai penghasilan kepala daerah bersumber dari pajak dan retribusi yang dibayar rakyat," ungkap Koordinator Riset Sekretaris Nasional (Seknas) Fitra, Maulana dalam konferensi pers di Seknas Fitra, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu (16/12/2012).
Dia menambahkan, karena digaji oleh rakyat maka sudah sepatutnya para pemimpin tersebut untuk bisa memberikan dan melayani masyarakat sebaik mungkin.
"Oleh karenanya, setiap kepala daerah harus mengabdi kepada rakyat dengan menjalankan roda pemerintahan sebagai media untuk melayani masyarakat," katanya.
Dengan gaji yang besar, maka kepala daerah juga harus memiliki orientasi menuju masyarakat yang sejahtera. Bukan untuk kepentingan birokrat atau kelompok yang merugikan.
"Program pembangunan harus diorientasikan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Bukan untuk kesejahteraan para birokrat dan antek-antek kelompoknya," tutup dia.
Diketahui, mereka digaji puluhan hingga ratusan juta. Gaji sebesar itu mereka diminta untuk dapat mengabdi oleh rakyat.
Setiap satu rupiah yang diterima para pejabat tersebut, berasal dari retribusi dan pajak yang dibayar rakyat.
"Masyarakat harus ketahui, bahwa setiap satu rupiah yang dinikmati sebagai penghasilan kepala daerah bersumber dari pajak dan retribusi yang dibayar rakyat," ungkap Koordinator Riset Sekretaris Nasional (Seknas) Fitra, Maulana dalam konferensi pers di Seknas Fitra, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu (16/12/2012).
Dia menambahkan, karena digaji oleh rakyat maka sudah sepatutnya para pemimpin tersebut untuk bisa memberikan dan melayani masyarakat sebaik mungkin.
"Oleh karenanya, setiap kepala daerah harus mengabdi kepada rakyat dengan menjalankan roda pemerintahan sebagai media untuk melayani masyarakat," katanya.
Dengan gaji yang besar, maka kepala daerah juga harus memiliki orientasi menuju masyarakat yang sejahtera. Bukan untuk kepentingan birokrat atau kelompok yang merugikan.
"Program pembangunan harus diorientasikan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Bukan untuk kesejahteraan para birokrat dan antek-antek kelompoknya," tutup dia.
(stb)
