DPR kecam penghinaan Malaysia ke BJ Habibie
Rabu, 12 Desember 2012 - 19:48 WIB
DPR kecam penghinaan Malaysia ke BJ Habibie
A
A
A
Sindonews.com - Statemen mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainudin Maidin dengan menyebut Presiden ke-3 RI BJ Habibie dengan "The Dog of Imperialism" dinilai hanya demi kepentingan politik semata.
Menurut Ketua Komisi Mahfudz Sidiq, hal itu sudah tentu dapat dikatakan sebagai bentuk penghinaan terhadap Bangsa Indonesia.
"Pihak penguasa Malaysia telah menggunakan Habibie untuk menyudutkan Anwar untuk kepentingan politiknya. Ini penghinaan yang besar terhadap mantan presiden Indonesia," ujar Mahfud saat dihubungi wartawan, Rabu (12/12/2012).
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, atas dasar sikap itu, pemerintah Indonesia harus merespon balik statemen Zainudin. Karena menurutnya, jika dibiarkan, tidak akan menjadi pelajaran yang mendidik bagi Zainudin dan masyarakat Indonesia.
"Pemerintah harus menyampaikan nota protes kuat kepada pihak yang bersangkutan dan pemerintah Malaysia," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan pemerintah Malaysia harus meminta maaf kepada Indonesia, apalagi sebelumnya persoalan Tenaga Kerja Indonesia masih belum hilang dari ingatan.
"Kami menuntut permintaan maaf pemerintah Malaysia dan komitmennya untuk bersikap santun terhadap Indonesia," tegasnya.
Menurutnya, selama ini Indonesia sudah berupaya menjaga hubungan baik dengan Malaysia.
"Apabila pemerintah Malaysia tidak segera melakukannya (minta maaf), maka kami akan membawa masalah ini ke International court of justice," pungkasnya.
Baca berita terkait penghinaan Habibie Disini
Menurut Ketua Komisi Mahfudz Sidiq, hal itu sudah tentu dapat dikatakan sebagai bentuk penghinaan terhadap Bangsa Indonesia.
"Pihak penguasa Malaysia telah menggunakan Habibie untuk menyudutkan Anwar untuk kepentingan politiknya. Ini penghinaan yang besar terhadap mantan presiden Indonesia," ujar Mahfud saat dihubungi wartawan, Rabu (12/12/2012).
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, atas dasar sikap itu, pemerintah Indonesia harus merespon balik statemen Zainudin. Karena menurutnya, jika dibiarkan, tidak akan menjadi pelajaran yang mendidik bagi Zainudin dan masyarakat Indonesia.
"Pemerintah harus menyampaikan nota protes kuat kepada pihak yang bersangkutan dan pemerintah Malaysia," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan pemerintah Malaysia harus meminta maaf kepada Indonesia, apalagi sebelumnya persoalan Tenaga Kerja Indonesia masih belum hilang dari ingatan.
"Kami menuntut permintaan maaf pemerintah Malaysia dan komitmennya untuk bersikap santun terhadap Indonesia," tegasnya.
Menurutnya, selama ini Indonesia sudah berupaya menjaga hubungan baik dengan Malaysia.
"Apabila pemerintah Malaysia tidak segera melakukannya (minta maaf), maka kami akan membawa masalah ini ke International court of justice," pungkasnya.
Baca berita terkait penghinaan Habibie Disini
(rsa)
