BUMN waspadai kongkalikong di 2013
Rabu, 12 Desember 2012 - 12:00 WIB
BUMN waspadai kongkalikong di 2013
A
A
A
Sindonews.com - Memasuki tahun 2013, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta terus meningkatkan kinerjanya sehingga sumbangsih BUMN bagi perekonomian negara bisa lebih produktif. Salah satu upaya peningkatan produktifitas itu antara lain mencegah BUMN menjadi “sapi perahan” kekuatan politik tertentu melalui tindakan kongkalikong.
Menurut anggota DPR RI Komisi VI, Yan Herizal, kewaspadaan untuk menjauhkan BUMN dari tindakan kongkalikong itu amat diperlukan, mengingat tahun 2013 adalah tahun persipan menjelang pemilu 2014. Sehingga BUMN bakalan rentan sebagai sasaran intervensi untuk pembiayaan kampanye.
"Upaya yang urgen dilakukan antara lain dengan melakukan pembenahan dalam proses pemilihan direksi dan komisaris BUMN yang baru," katanya dalam rilis yang diterima Sindonews, Rabu (12/12/2012).
Dia menambahkan, modus merongrong keuangan BUMN menjelang pemilu itu bisa melalui pergantian direksi dengan menempatkan orang yang dititipkan. Untuk menciptakan mekanisme yang dapat mencegah praktik kongkalikong di perusahaan plat merah itu.
Salah satnya dengan konsisten dalam merealisasikan kebijakan memperketat seleksi direksi BUMN, melalui pengikutsertaan lembaga independen. Sehingga direksi yang terpilih benar-benar memiliki integritas kuat dan kompetensi yang memadai.
Selain itu, menurutnya, BUMN juga harus mewaspadai tindakan kongkalikong melalui proses keikutsertaan BUMN dalam tender proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah.
"Tindakan korupsi dalam pengadaan barang jasa harus diwaspadai, karena bisa menjadi lahan pencarian dana kampanye untuk kepentingan di 2014," katanya.
Untuk mencegahnya perlu merealisasikan secara serius rencana Kementerian BUMN mengikutsertakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengkaji proses dan dokumen tender pengadaan barang atau proyek di BUMN di tahun 2013.
"Perlu keseriusan untuk mencegah kongkalikong dalam proses tender. Mengingat selama ini kerap terjadi kongkalikong untuk memenangkan tender pengadaan barang atau proyek di BUMN ke satu pihak," pungkasnya.
Menurut anggota DPR RI Komisi VI, Yan Herizal, kewaspadaan untuk menjauhkan BUMN dari tindakan kongkalikong itu amat diperlukan, mengingat tahun 2013 adalah tahun persipan menjelang pemilu 2014. Sehingga BUMN bakalan rentan sebagai sasaran intervensi untuk pembiayaan kampanye.
"Upaya yang urgen dilakukan antara lain dengan melakukan pembenahan dalam proses pemilihan direksi dan komisaris BUMN yang baru," katanya dalam rilis yang diterima Sindonews, Rabu (12/12/2012).
Dia menambahkan, modus merongrong keuangan BUMN menjelang pemilu itu bisa melalui pergantian direksi dengan menempatkan orang yang dititipkan. Untuk menciptakan mekanisme yang dapat mencegah praktik kongkalikong di perusahaan plat merah itu.
Salah satnya dengan konsisten dalam merealisasikan kebijakan memperketat seleksi direksi BUMN, melalui pengikutsertaan lembaga independen. Sehingga direksi yang terpilih benar-benar memiliki integritas kuat dan kompetensi yang memadai.
Selain itu, menurutnya, BUMN juga harus mewaspadai tindakan kongkalikong melalui proses keikutsertaan BUMN dalam tender proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah.
"Tindakan korupsi dalam pengadaan barang jasa harus diwaspadai, karena bisa menjadi lahan pencarian dana kampanye untuk kepentingan di 2014," katanya.
Untuk mencegahnya perlu merealisasikan secara serius rencana Kementerian BUMN mengikutsertakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengkaji proses dan dokumen tender pengadaan barang atau proyek di BUMN di tahun 2013.
"Perlu keseriusan untuk mencegah kongkalikong dalam proses tender. Mengingat selama ini kerap terjadi kongkalikong untuk memenangkan tender pengadaan barang atau proyek di BUMN ke satu pihak," pungkasnya.
(mhd)
