Penegakan HAM di Asean dan Indonesia masih lemah
Senin, 10 Desember 2012 - 14:10 WIB
Penegakan HAM di Asean dan Indonesia masih lemah
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi III DPR RI, Eva Kusuma Sundari menilai komitmen pemerintah Indonesia dalam menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) masih lemah. Dia juga beranggapan bahwa pemerintah Indonesia tidak serius dalam mengusus kasus-kasus pelanggaran HAM di tanah air.
"Naiknya tren konflik-konflik rakyat berdemensi HAM di daerah berkorelasi, dan linier dengan kecenderungan komitmen politik Pemerintah RI yang melemah dalam penegakkan HAM," katanya dalam rilis yang diterima Sindonews, Senin (10/12/2012).
Tak hanya di Indonesia, namun Eva juga mengkritisi seluruh pemerintah yang ada di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN masih belum responsif dalam penyelesaian kasus tersebut.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menilai tiadanya Pemerintah RI dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi DPR dan Komnas HAM maupun komisi-komisi independen lainnya seperti ORI, Komnasper, KPAI dll terhadap perbaikan penegakkan HAM tampaknya mirip indikasi sikap semua pemerintah di ASEAN.
Menurutnya, saat ini masyarakat dunia khususnya ASEAN menyesalkan atas pendeklarasian HAM ASEAN yang justru isinya dianggap sebagai upaya memperlemah dan memundurkan semangat penegakan HAM di kawasan Asia Tenggara.
"Masyarakat dunia dan rakyat ASEAN menyesalkan adanya Deklarasi HAM ASEAN yang isinya justru memperlemah dan memundurkan pemenuhan HAM di kawasan ASEAN. Deklarasi HAM ASEAN tentu menjadi ironi," tandasnya.
Eva mencontohkan ada beberapa negara di kawasan Amerika Latin yang justru tengah mengupayakan penegakan HAM, dan hal ini berbanding terbalik dengan yang ada di ASEAN khususnya Indonesia.
"Karena pelembagaan HAM di EU dan Organisasi negara Latin Amerika justru menjadi media memajukan HAM rakyat di negara-negara di kawasan tersebut (misalnya pengadilan terhadap pelanggar HAM di Argentina dan Chile)," tutupnya.
"Naiknya tren konflik-konflik rakyat berdemensi HAM di daerah berkorelasi, dan linier dengan kecenderungan komitmen politik Pemerintah RI yang melemah dalam penegakkan HAM," katanya dalam rilis yang diterima Sindonews, Senin (10/12/2012).
Tak hanya di Indonesia, namun Eva juga mengkritisi seluruh pemerintah yang ada di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN masih belum responsif dalam penyelesaian kasus tersebut.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menilai tiadanya Pemerintah RI dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi DPR dan Komnas HAM maupun komisi-komisi independen lainnya seperti ORI, Komnasper, KPAI dll terhadap perbaikan penegakkan HAM tampaknya mirip indikasi sikap semua pemerintah di ASEAN.
Menurutnya, saat ini masyarakat dunia khususnya ASEAN menyesalkan atas pendeklarasian HAM ASEAN yang justru isinya dianggap sebagai upaya memperlemah dan memundurkan semangat penegakan HAM di kawasan Asia Tenggara.
"Masyarakat dunia dan rakyat ASEAN menyesalkan adanya Deklarasi HAM ASEAN yang isinya justru memperlemah dan memundurkan pemenuhan HAM di kawasan ASEAN. Deklarasi HAM ASEAN tentu menjadi ironi," tandasnya.
Eva mencontohkan ada beberapa negara di kawasan Amerika Latin yang justru tengah mengupayakan penegakan HAM, dan hal ini berbanding terbalik dengan yang ada di ASEAN khususnya Indonesia.
"Karena pelembagaan HAM di EU dan Organisasi negara Latin Amerika justru menjadi media memajukan HAM rakyat di negara-negara di kawasan tersebut (misalnya pengadilan terhadap pelanggar HAM di Argentina dan Chile)," tutupnya.
(lns)
