Soal Dahlan, BK serahkan ke pimpinan DPR
Kamis, 06 Desember 2012 - 11:28 WIB
Soal Dahlan, BK serahkan ke pimpinan DPR
A
A
A
Sindonews.com - Selain menemukan adanya pelanggaran etik yang dilakukan anggota dewan terkait kasus pemerasan beberapa direksi BUMN. Badan Kehormatan (BK) DPR juga memberikan rekomendasi kepada pimpinan DPR sebagai penilaian terkait laporan Dahlan Iskan yang tidak akurat.
"Kita mau memberikan penilaian terkait laporan Pak Dahlan yang hanya melontarkan isu ke publik dan membuat gaduh," kata Ketua BK DPR Muhammad Prakosa saat dihubungi wartawan, Kamis (6/12/2012)
Prakosa menduga, selain membuat kondisi gaduh, laporan Dahlan yang tidak akurat tersebut membuat hubungan antar lembaga menjadi tidak harmonis.
"Terlebih lagi, laporannya (Dahlan Iskan) jadi membuat hubungan (DPR dengan direksi BUMN) ini jadi tidak harmonis," cetus politikus PDIP itu.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan sempat mengadukan kepada BK, jika ada oknum anggota DPR yang melakukan pemerasan terhadap beberapa perusahaan BUMN. Laporan tersebut, didasari atas aduan beberapa Direktur Utama (Dirut) BUMN terkait.
Namun belakangan dinilai, laporan tersebut tidak akurat. Pasalnya, Dahlan dianggap tidak melakukan cross check aduan Dirut-Dirut BUMN itu. Sehingga seringkali Dahlan melakukan revisi dan mengaku ada kesalahan pencantuman nama terkait persoalan tersebut.
"Kita mau memberikan penilaian terkait laporan Pak Dahlan yang hanya melontarkan isu ke publik dan membuat gaduh," kata Ketua BK DPR Muhammad Prakosa saat dihubungi wartawan, Kamis (6/12/2012)
Prakosa menduga, selain membuat kondisi gaduh, laporan Dahlan yang tidak akurat tersebut membuat hubungan antar lembaga menjadi tidak harmonis.
"Terlebih lagi, laporannya (Dahlan Iskan) jadi membuat hubungan (DPR dengan direksi BUMN) ini jadi tidak harmonis," cetus politikus PDIP itu.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan sempat mengadukan kepada BK, jika ada oknum anggota DPR yang melakukan pemerasan terhadap beberapa perusahaan BUMN. Laporan tersebut, didasari atas aduan beberapa Direktur Utama (Dirut) BUMN terkait.
Namun belakangan dinilai, laporan tersebut tidak akurat. Pasalnya, Dahlan dianggap tidak melakukan cross check aduan Dirut-Dirut BUMN itu. Sehingga seringkali Dahlan melakukan revisi dan mengaku ada kesalahan pencantuman nama terkait persoalan tersebut.
(mhd)
