Jangan bebani guru dengan politik praktis
Rabu, 05 Desember 2012 - 00:38 WIB
Jangan bebani guru dengan politik praktis
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menerangkan, arahan Presiden tentang larangan guru terjebak dalam politik praktis akan diimplementasikan dalam revisi PP No 74/2008 tentang Guru untuk memperkuat peraturan yang akan dibuat mendagri.
“Peraturan mendagri dan PP 74 ini akan memperkuat posisi guru dalam berpolitik. Pada saat saya ke Tomohon, juga ada keresahan guru akan pilkada. Oleh karena itu, kita harus tegas. Guru jangan dibebani dengan politik. Arahan Presiden sudah jelas, itu adalah perintah bagi semua pihak,” ujar M Nuh, Selasa (4/12/2012).
Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo menyatakan, guru memang rentan masuk dalam politik praktis yang tidak dilakukan atas kesadaran sendiri, melainkan tekanan dari banyak pihak. Di banyak daerah, guru dapat diturunkan pangkatnya atau dimutasi ke daerah lain, apabila tidak mau masuk tim sukses calon kepala daerah tertentu.
Dia berpendapat, solusi dari politisasi pendidikan itu jangan hanya membuat peraturan menteri, namun merevisi UU Kepegawaian. “Kami sedang mengusulkan ke DPR dalam pembahasan UU Kepegawaian. Dalam merekrut guru itu dibutuhkan jalur khusus beda dengan PNS,” ujarnya.
Dia melanjutkan, pembuatan Permendiknas itu hanya langkah parsial yang tidak akan menyurutkan langkah pemerintah daerah untuk merekrut kepsek dalam tim sukses. Pasalnya, pemerintah daerah mempunyai UU Otonomi Daerah yang melindunginya untuk merekrut pegawai sesuai keinginannya.
“Peraturan mendagri dan PP 74 ini akan memperkuat posisi guru dalam berpolitik. Pada saat saya ke Tomohon, juga ada keresahan guru akan pilkada. Oleh karena itu, kita harus tegas. Guru jangan dibebani dengan politik. Arahan Presiden sudah jelas, itu adalah perintah bagi semua pihak,” ujar M Nuh, Selasa (4/12/2012).
Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo menyatakan, guru memang rentan masuk dalam politik praktis yang tidak dilakukan atas kesadaran sendiri, melainkan tekanan dari banyak pihak. Di banyak daerah, guru dapat diturunkan pangkatnya atau dimutasi ke daerah lain, apabila tidak mau masuk tim sukses calon kepala daerah tertentu.
Dia berpendapat, solusi dari politisasi pendidikan itu jangan hanya membuat peraturan menteri, namun merevisi UU Kepegawaian. “Kami sedang mengusulkan ke DPR dalam pembahasan UU Kepegawaian. Dalam merekrut guru itu dibutuhkan jalur khusus beda dengan PNS,” ujarnya.
Dia melanjutkan, pembuatan Permendiknas itu hanya langkah parsial yang tidak akan menyurutkan langkah pemerintah daerah untuk merekrut kepsek dalam tim sukses. Pasalnya, pemerintah daerah mempunyai UU Otonomi Daerah yang melindunginya untuk merekrut pegawai sesuai keinginannya.
(san)
