SBY: Jangan tarik guru ke ranah politik
Selasa, 04 Desember 2012 - 19:15 WIB
SBY: Jangan tarik guru ke ranah politik
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengimbau agar para guru di seluruh Tanah Air tak masuk dalam ranah politik. Karena, ada guru di suatu daerah yang menjadi korban pasca diselenggarakannya Pemilukada.
"Saya ingatkan kepada siapapun, pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh rakyat yang mengikuti pemilu atau pilkada, melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya. Tidak boleh membawa guru di arena politik. Tidak boleh membawa birokrat ke arena politik. Mereka harus netral dan independen," kata SBY dalam pidatonya di acara puncak peringatan Hari Guru Nasional di SICC Sentul, Jawa Barat, Selasa (4/11/2012).
Kata SBY, guru dan birokrat memiliki hak politik masing-masing sesuai dengan profesinya. Jika mereka ingin terjun dalam dunia politik maka ada aturan yang harus dipatuhi. Namun, jangan sampai hak itu dicampuradukan dengan kepentingan yang lain.
"Silahkan gunakan hak politik masing-masing dengan aturan yang ada, tapi jangan dicampuradukkan kepentingan orang, yang itu menyangkut negara, pemerintah dan profesi yang bebas dari kepentingan politik praktis," ujarnya.
Dengan demikian, untuk mengatasi agar tak terjadi hal itu, SBY meminta, agar Mendagri Gamawan Fauzi mengeluarkan aturan yang lebih pasti agar para guru tidak terombang ambing mengenai statusnya dalam politik.
"Jangan bingung, jangan pula menjadi korban atas pelaksanaan Pilkada di negera ini. Saya kira itu etika politik yang harus kita tegakkan dan begitulah kehidupan yang baik di negeri kita," tutupnya.
"Saya ingatkan kepada siapapun, pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh rakyat yang mengikuti pemilu atau pilkada, melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya. Tidak boleh membawa guru di arena politik. Tidak boleh membawa birokrat ke arena politik. Mereka harus netral dan independen," kata SBY dalam pidatonya di acara puncak peringatan Hari Guru Nasional di SICC Sentul, Jawa Barat, Selasa (4/11/2012).
Kata SBY, guru dan birokrat memiliki hak politik masing-masing sesuai dengan profesinya. Jika mereka ingin terjun dalam dunia politik maka ada aturan yang harus dipatuhi. Namun, jangan sampai hak itu dicampuradukan dengan kepentingan yang lain.
"Silahkan gunakan hak politik masing-masing dengan aturan yang ada, tapi jangan dicampuradukkan kepentingan orang, yang itu menyangkut negara, pemerintah dan profesi yang bebas dari kepentingan politik praktis," ujarnya.
Dengan demikian, untuk mengatasi agar tak terjadi hal itu, SBY meminta, agar Mendagri Gamawan Fauzi mengeluarkan aturan yang lebih pasti agar para guru tidak terombang ambing mengenai statusnya dalam politik.
"Jangan bingung, jangan pula menjadi korban atas pelaksanaan Pilkada di negera ini. Saya kira itu etika politik yang harus kita tegakkan dan begitulah kehidupan yang baik di negeri kita," tutupnya.
(mhd)
