Sutan harus dapat sanksi dari Demokrat

Kamis, 29 November 2012 - 14:12 WIB
Sutan harus dapat sanksi...
Sutan harus dapat sanksi dari Demokrat
A A A
Sindonews.com - Permintaan maaf Sutan Bhatoegana terhadap keluarga Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dinilai belum cukup untuk mengobati luka warga Nahdliyin. Politikus kelahiran Pematang Siantar itu harus diberi sanksi oleh internal Partai Demokrat.

"Permintaan maaf ini tidak cukup. Partai Demokrat selaku institusi yang menaunginya harus memberikan sanksi. Karena, ulah Sutan Bhatoegana dengan membuat statement yang tergolong ngawur tidak hanya sekali ini saja," kata Ketua Dewan Koordinasi Wilayah (DKW) Garda Bangsa Jawa Timur Zaini Nashiruddin kepada wartawan, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (29/11/2012).

Walau demikian, dia mengaku, menghargai upaya permintaan maaf Sutan Bhatoegana kepada keluarga Gus Dur. Tentunya, hal ini menunjukkan sikap jantan yang dimiliki oleh Ketua Komisi VII itu. Namun, harus ada sanksi dari internal.

Anggota DPRD Jawa Timur ini menyerahkan, kepada internal Partai Demokrat. Tentunya, setiap partai memiliki aturan sendiri untuk menertibkan kadernya.

"Untuk sanksi terserah dari Partai Demokrat. Kita tidak bisa turut campur. Sanksi ini perlu untuk memberikan pelajaran bagi kader yang lain," katanya.

Sementara, sikap Garda Bangsa terkait hal ini, masih akan dilakukan konsolidasi dengan sejumlah elemen pendukung Gus Dur lainnya.

"Intinya kami menghargai dengan meminta maaf kepada keluarga Gus Dur. Untuk langkah selanjutnya masih akan kami konsolidasikan," tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pernyataan Sutan Bhatoegana yang menyebut Gus Dur dilengserkan karena tersandung kasus korupsi Bruneigate dan Buloggate, memancing reaksi keras dari sejumlah pendukung Gus Dur di seluruh Indonesia.

Bahkan, sejumlah massa pendukung Gus Dur banyak melakukan demo di depan kantor Partai Demokrat baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
(mhd)
Berita Terkait
Cermati, Perubahan Prilaku...
Cermati, Perubahan Prilaku Konsumen hingga PascaPandemi
Prilaku Protokol Kesehatan...
Prilaku Protokol Kesehatan Jadi Kebutuhan Masyarakat
Pramuka Diharapkan Jadi...
Pramuka Diharapkan Jadi Contoh Perubahan Prilaku
Banking Consumer Megashifts
Banking Consumer Megashifts
Bangkitnya Destinasi...
Bangkitnya Destinasi Wisata Lokal
Begini Cara Bobby Nasution...
Begini Cara Bobby Nasution Hilangkan Prilaku KKN di Pemko Medan
Berita Terkini
DKPP Pecat Ketua Bawaslu...
DKPP Pecat Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena Terbukti Masih Berstatus ASN
KPK Ungkap Tahapan yang...
KPK Ungkap Tahapan yang Harus Dilalui untuk Ekstradisi Tersangka E-KTP Paulus Tannos
Terima Kunjungan Sekjen...
Terima Kunjungan Sekjen ICAPP, PKB Perkuat Jembatan Diplomasi Politik dengan Korsel
Desak DPR Segera Bahas...
Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perindo: Libatkan Partai Nonparlemen
Prediksi Ada Reshuffle,...
Prediksi Ada Reshuffle, Pengamat: Prabowo Butuh Menteri Eksekutor dan Komunikator Ulung
Revisi UU Pemilu Belum...
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Golkar Usul Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol
Infografis
10 Figur Publik Penerima...
10 Figur Publik Penerima Beasiswa LPDP, dari Mutiara Baswedan hingga Maudy Ayunda
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved