UU BPJS harus segera disosialisasikan

Sindonews.com - Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh terkait Undang undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Upah Minimum provinsi (UMP) dampak dari kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah dalam hal ini PT Jamsostek dan PT Akses.

Menurut Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf (Noriyu) kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan kaum buruh memicu ketidaksepahaman kedua belah pihak.

"Saya berpendapat bahwa kontroversi UU BPJS lebih disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, PT. Jamsostek, PT. Askes, maupun DPR, kepada masyarakat luas dan terutama kepada buruh," ujar politikus Partai Demokrat ini dalam rilis yang diterima wartawan, Sabtu (24/11/2012)

Noriyu memandang, berbagai argumen penolakan UU BPJS menunjukkan ada kekhawatiran jika iuran BPJS para buruh ini dimaksudkan untuk membayar iuran masyarakat miskin.

"Padahal sesungguhnya UU BPJS telah mengatur bahwa iuran masyarakat miskin dibayarkan oleh negara melalui APBN," tambahnya.

Noriyu mengingatkan dan mengajak kepada seluruh pihak, untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat. "Saya ingatkan baik itu Pemerintah maupun DPR dan juga termasuk PT. Jamsostek serta PT. Askes, untuk lebih meningkatkan sosialisasi UU BPJS terhadap seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat tercapai persamaan persepsi terhadap kedua UU tersebut," tuturnya.

Terkait upah minimum, dirinya menyarankan pihak-pihak terkait agar keputusan UPM ini dapat diterima oleh seluruh lapisan. "Saya juga ingatkan kepada Pemerintah Daerah agar kenaikan upah minimum yang cukup signifikan tersebut diikuti oleh kemudahan bagi para pengusaha. Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus bekerja keras untuk menghilangkan pungutan liar yang selama ini dilakukan oleh sebagian oknum Pemda kepada para pengusaha. Pungli tersebut adalah salah satu sebab ekonomi biaya tinggi yang harus ditanggung oleh pengusaha," imbaunya.

Kepada para pengusaha, lanjutnya, agar dapat menerima putusan tersebut dan bagi pengusaha yang merasa tidak mampu untuk memenuhinya, dapat mengajukan penundaan pembayaran UMR kepada dinas tenaga kerja setempat.

Dia juga meminta kepada para pekerja untuk dapat mengimbangi kenaikan UMP ini dengan produktivitas yang baik.

"Kepada pekerja, saya berharap kenaikan upah minimum yang signifikan ini diimbangi dengan kenaikan produktivitas kawan-kawan buruh. Para buruh sudah ditingkatkan haknya, sekarang saatnya para buruh untuk meningkatkan kewajibannya dengan bekerja lebih giat dan disiplin sehingga produktivitas perusahaan dapat lebih ditingkatkan," tutupnya.