Interpelasi DPR perlu persetujuan anggota
Senin, 19 November 2012 - 20:30 WIB
Interpelasi DPR perlu persetujuan anggota
A
A
A
Sindonews.com - Hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus disuarakan terkait keinginan membongkar dugaan korupsi proyek sport center Hambalang.
Ketua DPR, Marzuki Alie sendiri mengaku belum memutuskan soal desakan hak interpelasi. Sebab, hak interpelasi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari anggota DPR. Lanjutnya, hak interpelasi bukan keputusan pimpinan semata tapi semua anggota DPR.
"Saya netral saja, saya tidak mau mengatakan setuju atau tidak, kalau anggota sepakat, pimpinan akan melanjutkan," ujarnya di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (19/11/2012)
Lagipula, lanjut Marzuki, hak interpelasi adalah memang hak dewan untuk melakukan fungsinya dalam pengawasan, selain budgeting. "Hak itu dapat dilakukan sesuai mekanisme dan tata tertib DPR yang ada," imbuhnya.
Ketika disinggung apakah keputusan interpelasi itu tepat atau tidak digunakan, Marzuki menolak mengomentarinya. Menurutnya hal itu tergantung dari sisi masing-masing yang melihatnya.
"Tidak ada yang bisa menjudge tepat atau tidak, itu tergantung dari sisi mana lihatnya. Tapi, posisi pimpinan harus ditindaklanjuti pada anggota DPR," tukas politikus Partai Demokrat ini.
Ketua DPR, Marzuki Alie sendiri mengaku belum memutuskan soal desakan hak interpelasi. Sebab, hak interpelasi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari anggota DPR. Lanjutnya, hak interpelasi bukan keputusan pimpinan semata tapi semua anggota DPR.
"Saya netral saja, saya tidak mau mengatakan setuju atau tidak, kalau anggota sepakat, pimpinan akan melanjutkan," ujarnya di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (19/11/2012)
Lagipula, lanjut Marzuki, hak interpelasi adalah memang hak dewan untuk melakukan fungsinya dalam pengawasan, selain budgeting. "Hak itu dapat dilakukan sesuai mekanisme dan tata tertib DPR yang ada," imbuhnya.
Ketika disinggung apakah keputusan interpelasi itu tepat atau tidak digunakan, Marzuki menolak mengomentarinya. Menurutnya hal itu tergantung dari sisi masing-masing yang melihatnya.
"Tidak ada yang bisa menjudge tepat atau tidak, itu tergantung dari sisi mana lihatnya. Tapi, posisi pimpinan harus ditindaklanjuti pada anggota DPR," tukas politikus Partai Demokrat ini.
(lns)
