Takut jadi anggota DPR, hanya reaksi sesaat
Senin, 19 November 2012 - 14:14 WIB
Takut jadi anggota DPR, hanya reaksi sesaat
A
A
A
Sindonews.com - Maraknya anggota DPR yang terseret dalam kasus korupsi serta berbagai tindakan yang tidak pro rakyat, rupanya menimbulkan kecemasan pada orangtua. Maka itu, orangtua berharap anaknya tidak mencalonkan diri sebagai anggota DPR.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luhtfi Hasan Ishaaq menilai, sikap masyarakat yang tidak mau keturunannya menjadi anggota DPR dinilai hanya reaksi sesaat ketika DPR menjadi sorotan publik. Menurutnya, jika ada yang salah, bukan lembaganya yang disoroti, melainkan oknum anggota DPR yang perlu diperbaiki.
"DPR pilar demokrasi, jadi pilar ini harus dijaga dan kalau ada yang cacat bukan pilarnya yang dirobohkan, perbaiki yang cacat," ujar Luthfi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/11/2012).
Dalam sistem demokrasi, sambungnya, DPR dan lembaga negara lain merupakan bagian pilar dari demokrasi. Jika ada persoalan yang melibatkan anggota lembaga itu, sebaiknya tidak disimpulkan secara umum.
"Kalau ada permasalahan dilokalisir saja, kalau di yudikatif ada permasalahn itu oknum, kalau ada masalah di DPR juga bukan istitusinya," ujarnya.
Harus diakui, peran anggota DPR cukup banyak dalam memperjuangkan hak rakyat, hal itu harus mendapat dukungan dari semua elemen.
"Banyak kepentingan, termasuk keluarga yang diperjuangkan oleh DPR," pungkasnya.
Sebelumnya, peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Rully Akbar mengatakan, pihaknya telah melakukan survei pada 12-15 November 2012, dengan jumlah responden 1.200 orang yang ditentukan dengan multistage random sampling.
Sebanyak 56,43 persen responden menyatakan, tidak ingin anaknya menjadi anggota Dewan di Pemilu 2014. Hanya 37,62 persen orangtua yang ingin anaknya duduk di parlemen dan 5,95 persen menjawab tidak tahu.
Menurut Rully, ada beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah orangtua yang enggan jika anaknya menjadi anggota DPR. "Pertama dan yang paling tampak adalah maraknya kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR," ujarnya di kantor LSI, Jakarta, Minggu 18 November 2012 kemarin.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luhtfi Hasan Ishaaq menilai, sikap masyarakat yang tidak mau keturunannya menjadi anggota DPR dinilai hanya reaksi sesaat ketika DPR menjadi sorotan publik. Menurutnya, jika ada yang salah, bukan lembaganya yang disoroti, melainkan oknum anggota DPR yang perlu diperbaiki.
"DPR pilar demokrasi, jadi pilar ini harus dijaga dan kalau ada yang cacat bukan pilarnya yang dirobohkan, perbaiki yang cacat," ujar Luthfi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/11/2012).
Dalam sistem demokrasi, sambungnya, DPR dan lembaga negara lain merupakan bagian pilar dari demokrasi. Jika ada persoalan yang melibatkan anggota lembaga itu, sebaiknya tidak disimpulkan secara umum.
"Kalau ada permasalahan dilokalisir saja, kalau di yudikatif ada permasalahn itu oknum, kalau ada masalah di DPR juga bukan istitusinya," ujarnya.
Harus diakui, peran anggota DPR cukup banyak dalam memperjuangkan hak rakyat, hal itu harus mendapat dukungan dari semua elemen.
"Banyak kepentingan, termasuk keluarga yang diperjuangkan oleh DPR," pungkasnya.
Sebelumnya, peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Rully Akbar mengatakan, pihaknya telah melakukan survei pada 12-15 November 2012, dengan jumlah responden 1.200 orang yang ditentukan dengan multistage random sampling.
Sebanyak 56,43 persen responden menyatakan, tidak ingin anaknya menjadi anggota Dewan di Pemilu 2014. Hanya 37,62 persen orangtua yang ingin anaknya duduk di parlemen dan 5,95 persen menjawab tidak tahu.
Menurut Rully, ada beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah orangtua yang enggan jika anaknya menjadi anggota DPR. "Pertama dan yang paling tampak adalah maraknya kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR," ujarnya di kantor LSI, Jakarta, Minggu 18 November 2012 kemarin.
(mhd)
