Sidang polisi Malaysia tidak serius
Jum'at, 16 November 2012 - 16:59 WIB
Sidang polisi Malaysia tidak serius
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Migrant Care Anis Hidayah, menuding sidang tiga polisi Malaysia pemerkosa TKI yang rencananya dilakukan sore ini sekadar peredam emosi rakyat Indonesia.
“Sore ini akan dilangsukan sidang perdana, tapi kami yakin sidang itu hanya untuk meredam emosi Indonesia,“ kata Anis saat menggelar aksi unjuk rasa, di depan Kedubes Malaysia, Jakarta, Jumat (16/11/2012).
Menurutnya, selama ini masih banyak kasus kekerasan lain yang belum selesai dituntaskan pihak penegak hukum di Malaysia. Maka itu, pihaknya pun merasa pesimis ketika kasus pemerkosaan TKI oleh polisi Malaysia sampai ke tahap persidangan.
“Dalam kasus pemerkosaan TKI, lima tahun, sepuluh tahun lalu, kasusnya masih berhenti di tingkat penyidik. Kami tidak ingin selalu menjadi preseden buruk dalam penyelesaian kasus TKI kita di sana,“ jelasnya.
Anis juga mendesak pemerintah Malaysia serius menangani kasus tersebut. Bahkan, pemerintah Indonesia pun seharusnya bisa ikut mengawasi kasus tersebut hingga tuntas.
“Kalau pemerintah Indonesia tidak sanggup bernegoisasi, masyarakat bisa mengambil alih,“ tandasnya.
“Sore ini akan dilangsukan sidang perdana, tapi kami yakin sidang itu hanya untuk meredam emosi Indonesia,“ kata Anis saat menggelar aksi unjuk rasa, di depan Kedubes Malaysia, Jakarta, Jumat (16/11/2012).
Menurutnya, selama ini masih banyak kasus kekerasan lain yang belum selesai dituntaskan pihak penegak hukum di Malaysia. Maka itu, pihaknya pun merasa pesimis ketika kasus pemerkosaan TKI oleh polisi Malaysia sampai ke tahap persidangan.
“Dalam kasus pemerkosaan TKI, lima tahun, sepuluh tahun lalu, kasusnya masih berhenti di tingkat penyidik. Kami tidak ingin selalu menjadi preseden buruk dalam penyelesaian kasus TKI kita di sana,“ jelasnya.
Anis juga mendesak pemerintah Malaysia serius menangani kasus tersebut. Bahkan, pemerintah Indonesia pun seharusnya bisa ikut mengawasi kasus tersebut hingga tuntas.
“Kalau pemerintah Indonesia tidak sanggup bernegoisasi, masyarakat bisa mengambil alih,“ tandasnya.
(rsa)
