ICW harap Dipo tunjuk staf menteri yang bermain
Selasa, 13 November 2012 - 20:07 WIB
ICW harap Dipo tunjuk staf menteri yang bermain
A
A
A
Sindonews.com - Bukan hanya Ketua Fraksi di DPR yang "ditembak" oleh pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam. Staf khusus menteri ternyata juga kena imbasnya.
Menurut Dipo, ada staf menteri yang berkolaborasi dengan pejabat, untuk memudahkan pencairan anggaran.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai, agar Seskab menunjuk langsung siapa staf menteri yang melakukan hal tersebut.
"Dipo itu bukan ICW yang harus melapor kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), telunjuk dia sakti bisa melakukan jika memang ada kesalahan pada staf menteri. Tunjuk siapa orangnya!" kata Ade Irawan kepada Sindonews di Jakarta, Selasa (13/11/2012).
Menurut Ade, dengan menunjuk langsung siapa yang bersalah dan terlibat kongkalikong, akan sangat efektif.
"Dia (Dipo) bukan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), jauh lebih efektif (bila menunjuk langsung). Dia sendiri ada di pemerintahan, kalau dia tahu sejak awal ada staf menteri bermasalah, dia bawahan Presiden sebagai bos besar, selanjutnya harus diklarifikasi ke penegak hukum," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, melalui penegak hukum, apa yang dikhawatirkan masyarakat atas komentar Dipo dapat diselesaikan.
"Dipo lakukan koordinasi sebagai orang pemerintahan kepada penegak hukum. Tujuannya ialah, untuk penindakan dan pencegahan terhadap maling anggaran ini, baik di parlemen dan pemerintah," tandasnya.
Menurut Dipo, ada staf menteri yang berkolaborasi dengan pejabat, untuk memudahkan pencairan anggaran.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai, agar Seskab menunjuk langsung siapa staf menteri yang melakukan hal tersebut.
"Dipo itu bukan ICW yang harus melapor kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), telunjuk dia sakti bisa melakukan jika memang ada kesalahan pada staf menteri. Tunjuk siapa orangnya!" kata Ade Irawan kepada Sindonews di Jakarta, Selasa (13/11/2012).
Menurut Ade, dengan menunjuk langsung siapa yang bersalah dan terlibat kongkalikong, akan sangat efektif.
"Dia (Dipo) bukan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), jauh lebih efektif (bila menunjuk langsung). Dia sendiri ada di pemerintahan, kalau dia tahu sejak awal ada staf menteri bermasalah, dia bawahan Presiden sebagai bos besar, selanjutnya harus diklarifikasi ke penegak hukum," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, melalui penegak hukum, apa yang dikhawatirkan masyarakat atas komentar Dipo dapat diselesaikan.
"Dipo lakukan koordinasi sebagai orang pemerintahan kepada penegak hukum. Tujuannya ialah, untuk penindakan dan pencegahan terhadap maling anggaran ini, baik di parlemen dan pemerintah," tandasnya.
(maf)
