Dipo Alam disarankan lapor KPK
Selasa, 13 November 2012 - 08:33 WIB
Dipo Alam disarankan lapor KPK
A
A
A
Sindonews.com - Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Apung Widadi menyatakan pejabat yang ada jangan setengah-setengah jika memang serius untuk memberantas korupsi yang terjadi di tubuh kementerian.
Pejabat yang mengetahui adanya kasus korupsi baik itu salah satunya dalam bentuk permainan anggaran, jangan hanya bermain info serta dugaan saja dengan niat untuk memojokkan lawan politik yang ada.
"Nah pointnya gini, kalau Sekretaris Gabungan (setgab) atau kabinet serius berantas korupsi, jangan setengah-setengah atau bahkan seperempat. Hanya main-main info dan dugaan aja untuk memojokkan lawan politik disaat pemerintahan sedang memburuk," kata Apung saat dihubungi sindonews di Jakarta, Selasa (13/11/2012).
Kalau Pejabat terkait ternyata benar hanya bermain-main dengan info yang ada, maka bisa dinamakan sebagai politisasi terkait dugaan kasus korupsi. Bahkan secara tegas Apung mengatakan jika mau, pejabat yang bersangkutan bisa langsung melaporkan temuannya itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ini namanya politisasi dugaan kasus korupsi. Kalau mau, langsung saja laporkan ke KPK kayak Agus Condro, bisa membongkar kasus suap Gubernur BI," tukas Apung.
Sebelumnya diketahui, kemarin, Senin 12 November 2012, Sekretaris Kabinet, Dipo Alam mengeluarkan rilis yang berisi adanya pengakuan dari PNS di salah satu kementerian yang ada.
Dalam pengakuannya, PNS itu menjelaskan jika adanya praktik kongkolikong (permainan anggaran) yang dilakukan oleh staf khusus (stafsus) menteri atau kader partai di kementerian yang bersangkutan.
Pejabat yang mengetahui adanya kasus korupsi baik itu salah satunya dalam bentuk permainan anggaran, jangan hanya bermain info serta dugaan saja dengan niat untuk memojokkan lawan politik yang ada.
"Nah pointnya gini, kalau Sekretaris Gabungan (setgab) atau kabinet serius berantas korupsi, jangan setengah-setengah atau bahkan seperempat. Hanya main-main info dan dugaan aja untuk memojokkan lawan politik disaat pemerintahan sedang memburuk," kata Apung saat dihubungi sindonews di Jakarta, Selasa (13/11/2012).
Kalau Pejabat terkait ternyata benar hanya bermain-main dengan info yang ada, maka bisa dinamakan sebagai politisasi terkait dugaan kasus korupsi. Bahkan secara tegas Apung mengatakan jika mau, pejabat yang bersangkutan bisa langsung melaporkan temuannya itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ini namanya politisasi dugaan kasus korupsi. Kalau mau, langsung saja laporkan ke KPK kayak Agus Condro, bisa membongkar kasus suap Gubernur BI," tukas Apung.
Sebelumnya diketahui, kemarin, Senin 12 November 2012, Sekretaris Kabinet, Dipo Alam mengeluarkan rilis yang berisi adanya pengakuan dari PNS di salah satu kementerian yang ada.
Dalam pengakuannya, PNS itu menjelaskan jika adanya praktik kongkolikong (permainan anggaran) yang dilakukan oleh staf khusus (stafsus) menteri atau kader partai di kementerian yang bersangkutan.
(azh)
