Ketua DPR sentil Dahlan
Jum'at, 09 November 2012 - 13:27 WIB
Ketua DPR sentil Dahlan
A
A
A
Sindonews.com - Ketua DPR RI Marzuki Alie menilai tindakan Dahlan Iskan yang menuduh oknum DPR pemeras BUMN itu terlalu gegabah. Terlebih sampai sekarang Dahlan belum bisa menyerahkan bukti ke Badan Kehormatan (BK) menyoal hal tersebut.
"Itu terlalu gegabah menuduh dan menyampaikan di ruang publik padahal tidak ada apa-apa, tidak ada bukti akhirnya membuat gaduh politik, apalagi ini antar lembaga negara. Dia eksekutif, masa nyerang parlemen," ujar Marzuki ketika ditemui di Gedung DPR, Jumat (9/11/2012).
Dalam konteks ini Marzuki tetap menyarankan Dahlan agar langsung melapor kepada penyidik bersangkutan yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena jika membuka di media massa, hal ini dianggapnya hanya membuat gaduh politik.
"Saya sampaikan, dia menyerang dua lembaga yang saling hormati dan kalau ada masalah hukum, saya sarankan untuk disampaikan ke KPK. Itu lebih baik, itu kan masalah hukum, jangan dipublis di media, hasilnya apa, hasilnya hiruk-pikuk saja," lengkap Marzuki.
Diakuinya, dirinya telah mendapat laporan dari BK soal surat susulan yang disampaikan Dahlan berisi tambahan lima nama oknum DPR pemeras tersebut.
"Saya kemarin dapat laporan dari BK, jika Dahlan menyebutkan lima nama, tapi tidak ada cerita menyebutkan adanya masalah uang," ungkapnya.
Dia juga menambahkan, dalam surat itu tertulis, kronologis tentang adanya pertemuan antar salah satu PT BUMN dengan lima anggota DPR tersebut. Yakni, hanya ada pertemuan, satu kali pertemuan dengan lima anggota DPR. Selanjutnya, terjadi diskusi seolah-olah minta jatah.
"Itu saja, tapi tidak ada bukti memeras atau minta jatah. Minta jatah itu dalam konteks apa juga tidak tahu," ketusnya.
Dikatakannya juga, BK akan menindaklanjuti dengan memanggil direksi BUMN untuk menyampaikan informasi tersebut.
Baca berita terkait seputar pemeras BUMN disini
"Itu terlalu gegabah menuduh dan menyampaikan di ruang publik padahal tidak ada apa-apa, tidak ada bukti akhirnya membuat gaduh politik, apalagi ini antar lembaga negara. Dia eksekutif, masa nyerang parlemen," ujar Marzuki ketika ditemui di Gedung DPR, Jumat (9/11/2012).
Dalam konteks ini Marzuki tetap menyarankan Dahlan agar langsung melapor kepada penyidik bersangkutan yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena jika membuka di media massa, hal ini dianggapnya hanya membuat gaduh politik.
"Saya sampaikan, dia menyerang dua lembaga yang saling hormati dan kalau ada masalah hukum, saya sarankan untuk disampaikan ke KPK. Itu lebih baik, itu kan masalah hukum, jangan dipublis di media, hasilnya apa, hasilnya hiruk-pikuk saja," lengkap Marzuki.
Diakuinya, dirinya telah mendapat laporan dari BK soal surat susulan yang disampaikan Dahlan berisi tambahan lima nama oknum DPR pemeras tersebut.
"Saya kemarin dapat laporan dari BK, jika Dahlan menyebutkan lima nama, tapi tidak ada cerita menyebutkan adanya masalah uang," ungkapnya.
Dia juga menambahkan, dalam surat itu tertulis, kronologis tentang adanya pertemuan antar salah satu PT BUMN dengan lima anggota DPR tersebut. Yakni, hanya ada pertemuan, satu kali pertemuan dengan lima anggota DPR. Selanjutnya, terjadi diskusi seolah-olah minta jatah.
"Itu saja, tapi tidak ada bukti memeras atau minta jatah. Minta jatah itu dalam konteks apa juga tidak tahu," ketusnya.
Dikatakannya juga, BK akan menindaklanjuti dengan memanggil direksi BUMN untuk menyampaikan informasi tersebut.
Baca berita terkait seputar pemeras BUMN disini
(rsa)
