JK nilai konflik Poso murni terorisme
Kamis, 01 November 2012 - 02:11 WIB
JK nilai konflik Poso murni terorisme
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menilai konflik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, murni adanya aksi terorisme.
"Di Poso itu tidak terjadi konflik, di Poso itu adanya kegiatan-kegiatan teror ke aparat dan kepada masyarakat. Jadi konflik itu bukan antara masyarakat dengan masyarakat," jelas JK di Jakarta, Rabu (31/10/2012).
JK menambahkan apa yang terjadi di Poso itu hampir sama dengan serangkaian teror di Solo, Jawa Tengah.
"Haduh, ya itu soal teror itu kan sudah lama. Dan ini hal yang berulang saja. Seperti yang terjadi di Solo dan Jakarta," tegasnya.
Namun, JK yakin konflik yang terjadi di Poso tidak mengancam kedaulatan NKRI, karena itu kalau ada yang mengganggu pasti semua pihak akan bersatu, untuk bertindak.
Penurunan ribuan personel kepolisian lengkap, seperti Brimob dan Densus 88 untuk mengamankan Poso, dianggap JK sebagai sebuah hal yang wajar.
"Ya di manapun, bukan hanya di Poso. Di Jakarta pun pasti Brimob keluar untuk menjaga wilayah. Apalagi wilayah Poso luas. Kalau terjadi itu di Solo, aparat keamanan di Solo juga turun," paparnya.
Namun, Ketua Umum PMI ini tidak setuju jika Poso dijadikan Daerah Operasi Militer. "Tidak, tetap operasi keamanan. Tapi bahwa itu cepat dan segera, maka dibantu tentara. Kewajiban TNI begitu dan dalam UU memang seperti itu," sambungnya.
Sementara itu, JK mengaku sudah mengunjungi Poso untuk melihat situasi secara langsung di lapangan. "Saya kan sudah dari sana kan. Saya katakan sekali lagi itu (Poso) bukan konflik masyarakat," tutupnya.
"Di Poso itu tidak terjadi konflik, di Poso itu adanya kegiatan-kegiatan teror ke aparat dan kepada masyarakat. Jadi konflik itu bukan antara masyarakat dengan masyarakat," jelas JK di Jakarta, Rabu (31/10/2012).
JK menambahkan apa yang terjadi di Poso itu hampir sama dengan serangkaian teror di Solo, Jawa Tengah.
"Haduh, ya itu soal teror itu kan sudah lama. Dan ini hal yang berulang saja. Seperti yang terjadi di Solo dan Jakarta," tegasnya.
Namun, JK yakin konflik yang terjadi di Poso tidak mengancam kedaulatan NKRI, karena itu kalau ada yang mengganggu pasti semua pihak akan bersatu, untuk bertindak.
Penurunan ribuan personel kepolisian lengkap, seperti Brimob dan Densus 88 untuk mengamankan Poso, dianggap JK sebagai sebuah hal yang wajar.
"Ya di manapun, bukan hanya di Poso. Di Jakarta pun pasti Brimob keluar untuk menjaga wilayah. Apalagi wilayah Poso luas. Kalau terjadi itu di Solo, aparat keamanan di Solo juga turun," paparnya.
Namun, Ketua Umum PMI ini tidak setuju jika Poso dijadikan Daerah Operasi Militer. "Tidak, tetap operasi keamanan. Tapi bahwa itu cepat dan segera, maka dibantu tentara. Kewajiban TNI begitu dan dalam UU memang seperti itu," sambungnya.
Sementara itu, JK mengaku sudah mengunjungi Poso untuk melihat situasi secara langsung di lapangan. "Saya kan sudah dari sana kan. Saya katakan sekali lagi itu (Poso) bukan konflik masyarakat," tutupnya.
(mhd)