Pemda rawan konflik diminta buat pemetaan
Rabu, 31 Oktober 2012 - 21:48 WIB
Pemda rawan konflik diminta buat pemetaan
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Dalam negeri (Mendagri) Gumawan Fauzi mengimbau kepada pemerintah daerah (Pemda) rawan konflik untuk segera membuat pemetaan daerah konflik.
Hal itu ditempuh sebagai upaya meredam konflik dengan program-program yang akan dilakukan pemerintah nantinya.
"Saya sudah meminta kepada daerah dan semua kesbangpol di Indonesia untuk mengidentifikasi daerah yang rawan konflik dan daerah-daerah yang punya sejarah konflik untuk sesegera mungkin dipetakan", tegas Gemawan, saat konfrensi pers, di Kantor Mendagri, Jakarta, Rabu (31/10/2012).
Dia mengatakan, Wakil Presiden (Wapres) Boediono juga sudah meminta berbagai lembaga agar memberi masukan berupa kajian-kajian mengenai konflik yang sudah terjadi dengan melihat kondisinya saat ini.
Menurutnya Gemawan, idealnya pencampuran daerah antara imigran dengan penduduk asli perlu dilakukan di suatu daerah agar tidak terjadi lagi kesenjangan sosial.
"Ini akan menekan angka faktor timbulnya suatu konflik dan ini sedang kita kaji", tegasnya.
Dalam hal ini Kemendagri mengimbau ketanggapan aparat setempat seperti kepala desa, camat dan bupati dibantu tokoh masyarakat agar segera melakukan upaya pencegahan.
Hal itu ditempuh sebagai upaya meredam konflik dengan program-program yang akan dilakukan pemerintah nantinya.
"Saya sudah meminta kepada daerah dan semua kesbangpol di Indonesia untuk mengidentifikasi daerah yang rawan konflik dan daerah-daerah yang punya sejarah konflik untuk sesegera mungkin dipetakan", tegas Gemawan, saat konfrensi pers, di Kantor Mendagri, Jakarta, Rabu (31/10/2012).
Dia mengatakan, Wakil Presiden (Wapres) Boediono juga sudah meminta berbagai lembaga agar memberi masukan berupa kajian-kajian mengenai konflik yang sudah terjadi dengan melihat kondisinya saat ini.
Menurutnya Gemawan, idealnya pencampuran daerah antara imigran dengan penduduk asli perlu dilakukan di suatu daerah agar tidak terjadi lagi kesenjangan sosial.
"Ini akan menekan angka faktor timbulnya suatu konflik dan ini sedang kita kaji", tegasnya.
Dalam hal ini Kemendagri mengimbau ketanggapan aparat setempat seperti kepala desa, camat dan bupati dibantu tokoh masyarakat agar segera melakukan upaya pencegahan.
(rsa)
