DPR kecam perlakuan agensi Malaysia
Senin, 29 Oktober 2012 - 14:37 WIB
DPR kecam perlakuan agensi Malaysia
A
A
A
Sindonews.com - DPR mengecam perlakuan agensi pekerja rumah tangga (PRT) Malaysia yang memasang iklan "Indonesian maid now on SALE". Pasalnya hal itu sudah sebagai bentuk penghinaan terhadap bangsa ini.
"Iklan PRT Malaysia adalah simbol pelecehan terhadap WNI (warga negara Indonesia) dan kedaulatan NKRI. Ini benar-benar pelecehan, sudah mengarah kepada perbudakan modern," kata anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh, dalam rilisnya yang diterima oleh Sindonews, Senin (29/10/2012).
Oleh sebab itu, fungsionaris Partai Golkar ini meminta, agar pemerintah Indonesia menindak tegas perbuatan negara tetangga tersebut.
"Pemerintah Indonesia harus menuntut, pertama yang pasang iklan, kedua mempertanyakan keseriusan Pemerintah Malaysia dalam hal menangani TKI di Malaysia," tandasnya.
Dia juga berjanji, akan menuliskan surat yang ditujukan kepada KBRI Malaysia, Dubes Malaysia di Indonesia, untuk segera menyelesaikan masalah itu. "Ini tidak bisa diterima," tukasnya.
Dia menegaskan kembali, perbuatan agensi Malaysia bener-benar membuat dirinya jengkel. "Benar-benar melecehkan bangsa Indonesia. Berlawanan dengan penegakan HAM," katanya.
Dia mengatakan, jika pemeritah Indonesia tidak menyelesaikan permasalahan ini, maka hal tersebut menjadi nilai yang buruk untuk kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Jika pemerintah Indonesia tidak segera bertindak, maka hal ini menambah daftar kegagalan Pemerintah dalam hal Perlindungan WNI sebagai mana amanat konstitusi," tandasnya.
Dia menilai, selama ini apa yang sudah di sepakati dalam perjanjian memorandum of understanding (MoU) tidak ada implementasinya. "Moratorium pengiriman TKI? Pulangkan para TKI. Beri sanksi politik pada Malaysia," pintanya.
"Iklan PRT Malaysia adalah simbol pelecehan terhadap WNI (warga negara Indonesia) dan kedaulatan NKRI. Ini benar-benar pelecehan, sudah mengarah kepada perbudakan modern," kata anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh, dalam rilisnya yang diterima oleh Sindonews, Senin (29/10/2012).
Oleh sebab itu, fungsionaris Partai Golkar ini meminta, agar pemerintah Indonesia menindak tegas perbuatan negara tetangga tersebut.
"Pemerintah Indonesia harus menuntut, pertama yang pasang iklan, kedua mempertanyakan keseriusan Pemerintah Malaysia dalam hal menangani TKI di Malaysia," tandasnya.
Dia juga berjanji, akan menuliskan surat yang ditujukan kepada KBRI Malaysia, Dubes Malaysia di Indonesia, untuk segera menyelesaikan masalah itu. "Ini tidak bisa diterima," tukasnya.
Dia menegaskan kembali, perbuatan agensi Malaysia bener-benar membuat dirinya jengkel. "Benar-benar melecehkan bangsa Indonesia. Berlawanan dengan penegakan HAM," katanya.
Dia mengatakan, jika pemeritah Indonesia tidak menyelesaikan permasalahan ini, maka hal tersebut menjadi nilai yang buruk untuk kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Jika pemerintah Indonesia tidak segera bertindak, maka hal ini menambah daftar kegagalan Pemerintah dalam hal Perlindungan WNI sebagai mana amanat konstitusi," tandasnya.
Dia menilai, selama ini apa yang sudah di sepakati dalam perjanjian memorandum of understanding (MoU) tidak ada implementasinya. "Moratorium pengiriman TKI? Pulangkan para TKI. Beri sanksi politik pada Malaysia," pintanya.
(mhd)
